Selasa, (11/12) Wakil Presiden RI, Boediono bersama Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH tinjau kesiapan PT Askes (Persero) Jakarta, selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan mulai berlangsung 19 hari lagi.
Dihadapan 300 para Duta Askes, Wapres tegaskan pentingnya kesiapan dari sisi pasokan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah seperti dokter, tenaga medis, infrasktruktur, obat – obatan, aturan dan ketentuan, termasuk juga persiapan pembiayaan.
Lebih lanjut Wapres menyatakan, ke depan agar melibatkan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan primer dan lanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengandalkan Pemerintah sebagai pemberi pelayanan. Terkait hal ini, Pemerintah akan memberikan dukungan strategis seperti penelitian dan pemberian fasilitas yang belum bisa dilakukan oleh swasta.
“Sangat penting dari awal disiapkan semua sistem dan infrasturkturnya dan itu semua harus sustainable, jangan kita janjikan berlebihan di awal tapi mandeg di tengah jalan. Dengan demikian diharapkan trust masyarakat kepada BPJS kesehatan dapat semakin baik”, pesan Wapres.
Dirut PT Askes, dr. Fahmi Idris menyampaikan beberapa isu yang perlu mendapatkan dari Pemerintah yaitu, kesiapan anggaran yang mencukupi untuk subsidi iuran masyarakat miskin; penguatan poisisi kebijakan yang mewajibkan semua aparat Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/BUMD, Industri strategis dan konglomerasi swasta untuk bergabung dalam skema JKN; penguatan kewenangan kelembagaan BPJS kesehatan; serta Persediaan dan pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia serta kampanye Program JKN secara masif untuk membangun kepercayaan publik.
Pada kunjungan tersebut Wapres dan Menkes melakukan simulasi mekanisme pendaftaran JKN di kantor BPJS atau Bank Pemerintah yang sudah ditunjuk (Bank Mandiri, BRI dan BNI), cara memanfaatkan program JKN di Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas) hingga Fasilitas Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit) dan memantau kesiapan Posko 24 Jam BPJS. Lewat Posko tersebut dilakukan pemantauan secara intensif melalui pusat data dan informasi BPJS kesehatan agar proses transformasi berjalan lancar.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id.
