Indonesia menilai ancaman virus korona MERS perlu ditanggulangi bersama, meskipun WHO saat ini belum menyatakan virus ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH dalam kapasitasnya selaku ketua para Menkes negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) saat menjadi pembicara tamu pada pertemuan para Dubes negara-negara OKI di Jenewa, Rabu (21 Mei 2014) waktu setempat, sebagaimana surat elektronik yang diterima Pusat Komunikasi Publik dari PTRI Jenewa.
“Pada tingkat domestik, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam rangka penanganan ancaman isu virus korona MERS tersebut,” terang Menkes.
Menurut Menkes, langkah-langkah itu antara lain dengan memperkuat kegiatan pemantauan, mengedarkan berbagai informasi dan pengumuman kepada masyarakat dan petugas kesehatan di seluruh tingkat.
“Di samping itu juga memperkuat kesiapan laboratorium, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan,” imbuh Menkes.
Pertemuan yang diprakarsai Indonesia tersebut diselenggarakan untuk memanfaatkan kehadiran para pejabat tinggi negara-negara OKI yang sedang menghadiri Sidang World Health Assembly ke-67 di kantor PBB, Jenewa, sekaligus bertukar pikiran mengenai upaya kerjasama penanganan ancaman virus korona MERS.
Menkes RI mengharapkan agar seluruh negara-negara anggota OKI dapat terus melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka penanganan isu ini di masa-masa mendatang.
Beberapa Duta Besar OKI yang hadir pada acara ini antara lain adalah dari Tunisia, Palestina, Brunei, Thailand, Jordan, Malaysia, Iran, Libya, Bahrain, UAE, Turki, Saudi, Rusia, Afghanistan, Pakistan, dan Uganda.
Selain menjadi pembicara tamu pada acara OKI tersebut, Menkes menurut keterangan pers Sekretaris Pertama PTRI Jenewa Arsi D. Firdausy, sebelumnya juga telah menyampaikan pernyataan pada pertemuan para Menkes negara-negara GNB, Selasa (20 Mei 2014).
Di samping mengangkat isu virus MERS, beberapa isu lain yang diangkat oleh Menkes antara lain adalah isu keterkaitan iklim dengan kesehatan, penyakit-penyakit menular dan masalah polio.
Pada akhir pertemuan, para Menkes GNB mengesahkan sebuah deklarasi para Menkes Negara-negara GNB, di mana delegasi RI telah memasukkan satu paragraf khusus mengenai perlunya seluruh negara GNB bekerjasama dalam mengatasi ancaman polio sekaligus menjamin tersedianya vaksin polio dengan harga terjangkau dan efisien.
Menkes RI juga menjadi pembicara pada acara pengarahan teknis mengenai Regulasi Kesehatan Internasional bersama beberapa pembicara lainnya yaitu Dirjen WHO Dr. Margaret Chan, Menkes AS, Menkes Oman, Menkes Liberia dan Wamenkes Cina (19 Mei 2014).
Pada pertemuan ini Menkes menyampaikan berbagai capaian Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi tersebut, sekaligus meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menangani ancaman terjadinya penyebaran penyakit secara global.
Secara khusus juga disampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Komisi Nasional Zoonosis, yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah terkait dan merupakan focal point dari penanganan ancaman suatu pandemi.
Sidang World Health Assembly ke-67, yang saat ini sedang dihadiri Menkes RI serta para anggota delegasi RI lainnya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, serta Badan POM, berlangsung selama lima hari, 19-24 Mei 2014.
Sidang ini merupakan pertemuan tahunan negara-negara anggota World Health Organization (WHO) serta merupakan badan pengambilan keputusan tertinggi di dalam struktur organisasi WHO.
