Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, didampingi Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, dan Dirut RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Czeresna H. Soejono, SpPD-Kger, meninjau sekaligus meluncurkan loket BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan Comprehensive Bridging System BPJS Kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta (3/7).
Saat ini, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatansudah semakin baik dan animo masyarakat untuk menjadi bagian dari program tersebut semakin tinggi. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada peserta dan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan perbaikan melalui bridging system, salah satu inovasi yang memungkinkan dua sistem berbeda dari fasilitas teknologi atau web service, dapat dioperasikan bersama tanpa ada intervensi antara satu dengan lainnya. Dalam layanan JKN, terdapat tiga unsur yang bergabung yakni BPJS Kesehatan, rumah sakit dan mekanisme INA CBGs Kementerian Kesehatan.
Dalam sambutannya, Menkes menyatakan kebanggaannya atas diterapkannya aplikasi bridging system, sehingga pasien peserta JKN tidak harus antre terlalu lama di loket rumah sakit.
“Rata-rata kurang dari 3 menit, peserta sudah bisa mendapatkan surat eligibilitas peserta (SEP) dan secara otomatis terdaftar dalam sistem informasi manajemen rumah sakit”, ujar Menkes.
Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga akan memberikan keuntungan bagi rumah sakit, diantaranya dapat meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat.
“Pelayanan cepat ini sangat penting agar semua peserta JKN dapat segera memperoleh pertolongan atau layanan yang diperlukan dan merasa sangat puas”, tutur Menkes.
Lebih lanjut, Menkes mengharapkan agar bridging system dapat secepatnya dikembangkan oleh seluruh rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, utamanya 36 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan.
“Saya minta agar seluruh stakeholders JKN untuk mendorong rumah sakit lain untuk melakukan hal yang sama dalam menjamin kecepatan pelayanan demi kesuksesan pelaksanaan JKN”, tambah Menkes.
Hingga akhir Juni 2014, dari 1.515 rumah sakit di Indonesia, sebanyak 22 RS yang menyatakan siap mengoperasikan Bridging System secara lengkap. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 RS di wilayah Jakarta yang telah menerapkan bridging system secara lengkap, yaitu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RSUP Fatmawati, RS Haji, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, RSPI Sulianti Saroso, dan RSUP Persahabatan.
Sementara sisanya tersebar di seluruh Indonesia, seperti RSUD Margono Soekarjo (Purwokerto), RSUP Dr. Sardjito (Yogyakarya), RSUD Tugurejo (Semarang), RSUD Dr. Muwardi (Surakarta), RSUP Dr. Soeharso (Surakarta), RSUP Dr. Hasan Sadikin (Bandung), RSUD Karawang (Karawang), RSURSUD Dr. Soetomo (Surabaya), RSUD Dr. W. Sudirohusodo (Mojokerto), RSUD Genteng (Kab. Banyuwangi), RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (Makassar), RSUP Prof. Dr. Kandou (Manado) RSUD Arifin Achmad (Pekanbaru), dan RSUP Adam Malik (Medan).
Dari total 215 loket pelayanan yang ada pada 22 RS tersebut, sebanyak 165 loket yang digunakan untuk mengimplementasikan Bridging System. RSCM sendiri telah menerapkan di semua loket rumah sakitnya, yaitu 23 loket. Sebagai informasi tambahan, saat ini terdapat 72 RS lainnya yang sedang dalam proses pengembangan dan dalam waktu dekat akan segera mengimplementasikan sistem ini.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id.
