Kementerian Kesehatan RI berkomitmen meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah perbatasan sebagai cara meningkatkan nasionalisme.
“Kedatangan Kemenkes ke daerah perbatasan di Kalimantan Barat untuk memantau layanan dan fasilitas kesehatan. Daerah perbatasan Kalimantan harus diperhatikan karena Malaysia juga membuka layanan (kesehatan),” ungkap Sekjen Kemenkes RI dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes. dalam Pertemuan Koordinasi Pusat-Daerah dengan jajaran Dinkes Provinsi Kalbar di Pontianak, Minggu (22/5).
Intensitas meninjau kegiatan dan menyerap aspirasi dari tenaga kesehatan di daerah perbatasan, diakui oleh dr. Untung bertambah karena Kemenkes RI menginginkan pemerataan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Ditambah pula dengan target pembangunan wilayah perbatasan dari Presiden RI Joko Widodo yang spesifik menyebutkan sebanyak 5.000 Puskesmas akan dibangun di perbatasan.
Pembangunan kawasan perbatasan pun dilimpahkan kepada 27 kementerian. Kemenkes menjadi salah satu penanggung jawab di bidang kesehatan melakukan penguatan pelayanan kesehatan untuk tahun 2015-2019 yang meliputi kesiapan 6.000 Puskesmas di 6 regional, terbentuknya 14 RS rujukan naaional dan 184 RS rujukan regional.
Khusus daerah terpencil dan perbatasan akan dibangun RS kelas D Pratama berkapasitas 50 tempat tidur untuk mendekatkan pelayanan kesehatan rujukan serta memperkuat jejaring tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di daerah perbatasan untuk menyeimbangkan pelayanan promotif-preventif dan kuratif-rehabilitatif.
Maka, Sekjen Kemenkes berharap bahwa kunjungan para pejabat eselon 1 dan 2 ke daerah perbatasan akan membuka dialog menuju perbaikan dan capaian target tersebut. Proses menuju sinkronisasi pengambil kebijakan pusat dan pemerintah daerah, menurutnya, memang bakal terus berkembang hingga 10 tahun mendatang.
“Yang pasti, akan kita susun pengembangan RS dan Puskesmas yang walaupun kecil tapi peralatannya lengkap. Sehingga diharapkan masyarakat perbatasan akan bangga berobat disitu,” harap Sekjen Kemenkes.
Sebagai salah satu penguatan pelayanan kesehatan primer dalam mewujudkan Indonesia Sehat, Kemenkea membentuk program Nusantara Sehat (NS). Keberadaan program ini sebagai realisasi target peningkatan jumlah, sebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan untuk mengamankan kesehatan masyarakat sesuai dengan Nawa Cita membangun dari pinggiran.
Sebagai pantauan program NS, Senin (23/5), Sekjen Kemenkes bersama para pejabat Kemenkes akan berdialog dengan peserta NS di Entikong, Kalbar sekaligus melihat perkembangan Puskesmas Entikong yang sangat representatif sebagai Puskesmas modern di perbatasan.
Kepala Dinkes Provinsi Kalbar dr. Andy Jap mengakui upaya Kemenkes untuk membangun kesehatan masyarakat sangat diapresiasi para kepala daerah terutama setelah program akreditasi RS dan Puskesmas diluncurkan dibarengi dengan program NS.
“Pesan gubernur kami meminta dibuatkan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya terutama di perbatasan. Terutama karena terdapat lima daerah kabupaten di perbatasan. Saat ini, di empat puskesmas perbatasan ada sebanyak 79 orang tim NS,” terang dr Andy.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id.
