Berlin, 19 Mei 2017
Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Juwita Farid Moeloek, SpM(K), bersama Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Mohamad Subuh, MPPM, Dirjen Farmalkes Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D, dan Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs Diah S. Saminarsih, MSc menghadiri pertemuan Dewan Koordinasi Stop TB Partnership ke-29 di Rocco Forte Hotel da Rome, Berlin, Jerman, pada 16-17/5/2017. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya eliminasi tuberkulosis (TB).
Sebanyak enam upaya yang dibahas ke dalam enam topik pada pembahasan pertemuan Stop TB Partnership. Pertama, terkait upaya yang dilakukan kegiatan organisasi Stop TB Partnership ke depan dalam mendukung kegiatan program TB mencapai eliminasi TB. Kedua, terkait adanya kebutuhan vaksin yang lebih efektif dari vaksin BCG untuk mengurangi risiko infeksi TB dan perkembangan penyakit menjadi TB aktif pada dewasa.
Distribusi vaksin BCG untuk negara berkembang tetap dilanjutkan untuk mengurangi dan mencegah kejadian TB berat pada anak. Saat ini ada 13 kandidat vaksin di dalam TB vaccine pipeline yang diharapkan sebelum 2025 dapat diproduksi dan diimplementasikan. Ketiga, adanya TB Reach yang memberikan dukungan kegiatan penemuan, pengobatan dini dan memastikan sampai sembuh. TB Reach difokuskan kepada penjangkauan kepada masyarakat yang tidak terjangkau.
Keempat, kemitraan TB Caukus yang saat ini telah beranggotakan lebih dari 2.300 anggota dari 130 negara termasuk Indonesia. Kemitraan ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen dan dukungan kepala negara dan kepala pemerintahan untuk penanggulangan TB. Ke depan TB Caucus akan lebih banyak memberikan perhatian dalam dukungan sumberdaya penanggulangan TB Multi Drug Rasistant (MDR) agar TB-MDR masuk dalam agenda Anti Microbacterial Resistance (AMR) pada UN High Level Meeting pada 21 September 2017 di Markas Besar PBB, New York.
Kelima, mempersiapkan UN High Level Meeting tentang TB di Majelis Umum PBB Tahun 2018. Ada 8 hasil yang diharapkan, yakni, 1. Cakupan universal penanganan dan pencegahan TB, 2. Pembiayaan berkelanjutan untuk TB, Universal Health Coverage (UHC) dan perlindungan sosial, 3. Menghormati keadilan, etika dan hak asasi manusia, 4. Penelitian dan inovasi ilmiah, 5. Pemantauan dan evaluasi kemajuan, 6. Tindakan terhadap AMR, jaminan kesehatan dan TB-MDR, 7. Meningkatkan respons TB/HIV, 8. Sinergi seputar tanggapan terhadap TB dan penyakit tidak menular. Hasil tersebut akan dibahas lebih lanjut di steering committee di Jenewa pada Mei 2017 dan pertemuan tingkat Menteri di Moskow November 2017.
Keenam, membahas perangkat dan peran Global Drug Facility (GDF) dalam menjamin kualitas obat TB, menjamin bahan dan alat diagnostik dan meningkatkan manajemen logistik. Beberapa fokus perhatian sampai saat ini adalah penyediaan obat TB yang berkualitas yang tepat waktu dan terjangkau, optimalisasi formulasi dan paket obat TB yang praktis dan mudah untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, penerapan shorter MDR-TB regimens, pemanfaatan tes cepat molekuler yang portable, piranti perencanaan penyediaan dan distribusi obat TB yang baik.
Pertemuan Stop TB Partnership ke-29 itu diikuti oleh wakil-wakil LSM internasional, LSM negara berkembang dan negara maju, masyarakat terdampak TB, organisasi multilateral kesehatan termasuk WHO dan perwakilan beberapa negara.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013
