Jakarta, 10 November 2020
Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin telah berjalan selama satu tahun. Berbagai capaian penting telah ditorehkan termasuk dalam bidang kesehatan.
Seperti yang kita tahu, tahun ini seluruh negara di dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19. Namun demikian, masa sulit ini tak menyurutkan pemerintah untuk terus berupaya keras mewujudkan visi dan misi Indonesia Maju 2020-2024.
“Pemerintah telah merumuskan strategi penanganan dengan melakukan upaya deteksi, pencegahan dan respon, yang tentunya dengan melibatkan dukungan dari stakeholder terkait,” kata Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kuwat Sri Hudoyo Dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk “Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia” yang digelar secara daring pada Selasa (10/11), di Jakarta.
Untuk pengendalian pandemi di tanah air, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyiagakan sebanyak 920 RS Rujukan COVID-19, menyiagakan 19.842 relawan, Nusantara Sehat dan internsip yang ditempatkan di sejumlah fasyankes, mendistribusikan logistik kesehatan, serta memperluas jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19 di seluruh Indonesia.
“Seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 maka baik RS pemerintah maupun swasta diberikan wewenang untuk memberikan perawatan COVID-19 baik yang ditetapkan bupati/ wali kota, sehingga hampir semua RS di Indonesia siap untuk memberikan pelayanan bagi penderita COVID-19,” imbuhnya.
Kendati dihadapkan pada prioritas penanganan COVID-19, Pada saat yang sama, pemerintah juga terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar, mengupayakan kegiatan promotif preventif dengan didukung pemanfaatan teknologi, yang mana nantinya dapat memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Kuwat menyampaikan bahwa untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, pemerintah terus berupaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan memperbaiki intervensi spesifik dan sensitif, yakni mendorong para ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi, perbanyak makan buah dan sayur, pencegahan infeksi, pemberian PMT, tambahan tablet darah bagi remaja, pemantauan dan promosi pertumbuhan, serta peningkatan kualitas air dan sanitasi.
Hasilnya angka stunting terus turun dalam 5 tahun terakhir, dari 37,2% (2013) menjadi 27,67% (2019). Sehingga puncak bonus demografi di tahun 2030 mendatang, bisa mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing global.
“Diharapkan nanti akan terjadi penurunan prevalensi stunting sampai angka 14% pada tahun 2024, dimana tahun lalu kita sudah berhasil mencapai 27,7%, ini tantangan bagi kita untuk mewujudkan SDM yang berkualitas,” tutur Kuwat.
Pada program pembiayaan kesehatan, pemerintah terus memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi setiap penduduk.
Kuwat menuturkan, hingga September 2020 sebanyak 222,48 juta jiwa atau kurang lebih 82% penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS, jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan terjadi pada kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda.
Sementara itu, penurunan juga terjadi pada kunjungan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan peserta JKN ke fasyankes sebanyak 433,45 juta, sementara pada tahun 2020 menurun menjadi 274,19 juta kunjungan. Hal ini turut disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mana kunjungan pasien ke fasyankes dikurangi untuk menekan kasus penularan.
Lebih lanjut, capaian lingkup program kesehatan juga dapat dilihat dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti HIV, malaria dan TBC.
Upaya pengendalian penyakit HIV/AIDS, pemerintah terus mengencarkan tes HIV serta menjamin ketersediaan obat anti retroviral bagi penderita HIV. Kemudian, untuk pengendalian penyakit malaria sejumlah daerah telah berhasil melakukan eliminasi malaria. Pada tahun 2020, terdapat 6 kabupaten/kota berhasil eliminasi malaria.
Selanjutnya, untuk pengendalian penyakit TBC, pemerintah melakukan inovasi pengobatan TB sampai sembuh dengan slogan TOSS, serta aktif melakukan pelacakan dan diagnostik untuk mengobati pasien TB sedini mungkin.
Lebih lanjut, dari segi fasilitas layanan kesehatan. Kuwat menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pembangunan Puskesmas modern di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), pembangunan Rumah Sakit vertikal di Indonesia Timur serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang mengedepankan upaya promotif preventif.
Menurutnya, penguatan sistem kesehatan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya kesehatan yang berkualitas. Untuk itu, Indonesia saat ini tengah meningkatkan jumlah SDM kesehatan yang berkualitas, memperluas distribusi tenaga kesehatan di pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau melalui berbagai intervensi diantaranya Nusantara Sehat serta Pengembangan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI).
Yang mana sejak tahun 2010 hingga 2020 sebanyak 76.937 dokter di 73 Fakultas Kedokteran dari 93 Fakultas Kedokteran mengikuti PIDI yang ditempatkan di Puskesmas dan RS.
“Mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya program pembangunan kesehatan, maka diharapkan pada 2024 mendatang sumber daya manusia Indonesia bisa ditingkatkan secara paripurna yaitu sehat fisik, sosial, mental, ekonomi dan produktif,” tutupnya.
Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (MF)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
