Pada hari Jum’at (15 Juli 2011), saya mendampingi Ibu Menkes dalam 2 kegiatan yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan, yaitu tentang Rabies dan Filariasis (kaki gajah).
Ibu Menkes menyerahkan Vaksin Anti Rabies sebanyak 500 kuur (2000 vial) ke Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, dan juga mencanangkan Pemberian Obat Massal Pencegahan(POMP) Filariasis untuk Kota Bukit Tinggi.
Untuk kedua penyakit ini maka data yang ada adalah sbb :
1. Rabies :
– Sepanjang semester I tahun 2011 terdapat lima kasus lyssa (positip Rabies) di Sumatera Barat.
– Data Rabies seluruh Indonesia semester I tahun 2011 menunjukkan sebanyak 27.112 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR), 25.671 kasus telah mendapatkan vaksin anti rabies dan 68 kasus kematian. Angka ini menurun jika dibandingkan semester I tahun 2010 sebanyak 41.911 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR), 35.037 kasus telah mendapatkan vaksin anti rabies dan 107 kasus kematian.
2. Filariasis :
– Kota Bukit Tinggi, yang merupakan tahun ke 5 menjalani Pemberian Obat Massal Pencegahan(POMP) Filariasis, atau tahun terakhir.
– Untuk menghindari tertular filariasis maka seseorang yang tinggal di daerah endemis memang harus makan obat 1 kali saja dalam setahun, selama 5 tahun berturut-turut.
– Di propinsi Sumatera Barat ada 7 kabupaten yang sudah melaksanakan POMP, 4 diantaranya sudah sampai tahun ke 5.
– Angka Nasional untuk Filariasis yaitu:
A) terdapat 337 Kabupaten/Kota daerah endemis filariasis, 139 Kabupaten/Kota non endemis.
B) Jumlah penduduk di daerah endemis (at risk) 132,5 juta orang.
C) Jumlah kasus kronis 11.969 kasus.
D) Target POMP Filariasis nasional tahun 2011 sebanyak 57 juta penduduk di 112 Kab/Kota.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai kegiatan dalam pengendalian berbagai penyakit, dan peran serta masyarakat merupakan salah satu kunci utama keberhasilannya.
Prof dr Tjandra Yoga Aditama
SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
Kementerian Kesehatan RI
