Jakarta, 28 Desember 2010
Kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS lebih banyak disebabkan ketimpangan gender yang berdampak pada ketidakmampuan perempuan mengontrol perilaku seksual dari suami serta kurangnya akses terhadap pelayanan pengobatan HIV/AIDS. Kurangnya pemahaman “konsep gender” dalam keluarga membuat posisi tawar perempuan sangat rendah dalam pengambilan berbagai keputusan termasuk aspek kesehatan dan kesehatan reproduksinya.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Menkes Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan, dr. R. Triono Soendoro, Ph. D dalam dialog interaktif dengan tema “Gender dan HIV AIDS” di Gedung Prof. Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa 28 Desember 2010.
Lebih lanjut dikatakan, di Indonesia jumlah perempuan yang terdeteksi virus HIV akan terus meningkat, karena penyebab utama penularan HIV di Indonesia melalui hubungan heteroseksual. Hal tersebut sangat fatal karena akan memicu penyebaran infeksi HIV kepada pasangan atau istri mereka.
“Stigma masyarakat selama ini menganggap bahwa HIV/AIDS hanya dialami perempuan penjaja seks komersial (PSK) tidak benar karena perempuan yang tidak berperilaku berisiko juga dapat terinfeksi HIV yang ditularkan suami yang suka “jajan”, ujar dr. Triono.
Menurut dr. Triono, kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat dapat mengeliminasi kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS. Bila kesetaraan gender terjadi antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan dapat membuat keputusan sendiri mengenai aktifitas seksualitasnya.
“Banyak perempuan menjadi rentan karena perilaku berisiko dari orang-orang terdekatnya. Disinilah pentingnya meningkatkan “Bargaining Power” (posisi tawar) seorang perempuan sehingga mampu mandiri dalam memutuskan hak-hak reproduksinya”, kata dr. Triono.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sampai 30 September 2010, secara kumulatif jumlah kasus AIDS yang dilaporkan sebanyak 22.726 kasus tersebar di 32 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Kasus terbanyak menimpa kelompok belia dan produktif (usia 20-39 tahun) sebanyak 78,8%, usia 20-29 tahun (47,8%), diikuti kelompok umur 30-39 tahun (30,9%), dan kelompok umur 40-49 tahun (9,1%). Dari jumlah itu, 4.250 kasus atau 18,7% diantaranya meninggal dunia.
Kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari Provinsi DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. Rate kumulatif kasus AIDS tertinggi terjadi di Provinsi Papua (14,2 kali angka nasional), Bali (5,0 kali angka nasional), DKI Jakarta (3,4 kali angka nasional), Kalimantan Barat (2,4 kali angka nasional), Kep. Riau (2,5 kali angka nasional), Maluku (1,5 kali angka nasional), DI Yogyakarta (1,4 kali angka nasional), Bangka Belitung (1,2 kali angka nasional), Papua Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat (1,0 kali angka nasional).
Penyebab utama atau cara penularan terbanyak adalah hubungan heteroseksual (51,3%), Injection Drug User atau pengguna Narkoba suntik/Penasun (39,6%), Lelaki Seks Lelaki (3,1%), dan perinatal atau dari ibu pengidap kepada bayinya (2,6%).
Menurut dr. Triono, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS, yaitu dengan dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah (KPAD). KPA dan KPAD inilah yang mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan oleh berbagai sektor; pemerintah, LSM, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Berdasarkan arah dan kebijakan serta Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS tahun 2010 – 2014 dilakukan 4 program yaitu: pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan, program mitigasi dampak dan program peningkatan lingkungan yang kondusif.
Namun, upaya penangulangan HIV/AIDS yang dilakukan saat ini belum berjalan optimal, sehingga ke depan perlu lebih ditingkatkan lagi.
Dialog interaktif dilaksanakan dalam rangka memperingati 2 event yang terjadi pada bulan Desember yaitu Hari AIDS Sedunia 1 Desember dan Hari Ibu 22 Desember.
Peserta pertemuan berjumlah sekitar 200 orang, yang terdiri dari LSM Peduli AIDS, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, RS, Puskesmas yang bergerak dalam pelayanan HIV/AIDS, anggota Bakohumas, Poltekkes dan Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan nara sumber dr. HM. Subuh, MPPM, Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen P2PL Kemenkes, Ir. Dewi Yuni Muliati, Asdep Gender dalam Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Baby Jim Aditya, aktivis HIV/AIDS.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-52907416-9, faks : 021 – 52921669, Call Center : 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail [email protected], [email protected], [email protected].
