Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH bersama Direktur Utama PT. Askes (Persero), DR. dr. Fachmi Idris, Mkes, menandatangani kerjasama pengalihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke BPJS, di Jakarta (9/8). Hadir pada acara tersebut, Dirut Usaha Jasa Perwakilan dari Kementerian BUMN, Komisaris PT. Askes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, dan Kepala Cabang Askes (Persero) seluruh Indonesia.
Pengalihan program ini meliputi 6 hal, pelaksanaan koordinasi dan simulasi dalam proses pengalihan program Jamkesmas ke dalam BPJS Kesehatan, pelaksanaan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional, penyelesaian pembayaran terhadap klaim fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas, pendayagunaan verifikator independen Jamkesmas menjadi sumber daya manusia yang diperlukan BPJS Kesehatan sesuai kualifikasi, pemanfaatan teknologi aplikasi verifikasi klaim dan sistem pelaporan pelaksanaan Jamkesmas ke dalam BPJS Kesehatan dan, pengalihan data kepesertaan Penerima Jamkesmas tahun 2013 ke dalam BPJS Kesehatan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran.
“Saya minta agar seluruh Jajaran Kementerian Kesehatan dan seluruh jajaran PT Askes (Persero) memberikan perhatian khusus agar upaya pengalihan ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses tanpa hambatan atau kendala yang berarti. Dengan demikian, pada 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) yang kelak telah berubah menjadi BPJS Kesehatan dapat melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional dengan sebaik-baiknya bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk para peserta Jamkesmas”, kata Menkes.
“Terlaksananya transformasi sistem jaminan sosial nasional dan terlaksananya Jaminan Kesehatan Nasional dengan baik, lancar dan memuaskan masyarakat adalah tantangan yang harus kita hadapi dan sikapi dengan sebaik-baiknyademi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”, lanjut Menkes.
Sementara itu, Dirut PT. Askes menyampaikan, “Perjanjian ini akan mempermudah langkah kami dalam upaya percepatan tahapan peralihan, mengingat 113 hari menuju 1 Januari 2014 bukanlah waktu yang lama, kami sangat berterimakasih atas dukungan dari Kementerian Kesehatan”.
Selanjutnya Menkes berpesan, agar seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia memberikan dukungan dan bersinergi,agar Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Para Kepala Dinas Kesehatan dapat menetapkan berbagai kebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berperan aktif dalam proses transformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini. Kepala Dinas Kesehatan diharapkan mampu mengembangkan jajaran instansi yang dipimpinnya untuk terbuka dan sensitif terhadap perubahan dengan dimulainya era JKN. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan juga melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya masing-masing.
“Untuk jajaran PT Askes (Persero) agar mempersiapkan JKN ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada kendala yang dirasakan terkait proses pengalihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat ini hendaknya secara proaktif berkoordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan terkait di seluruh Indonesia”, jelas Menkes.
Pada kesempatan tersebut, Menkes RI juga sampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan peran sertanya baik di Pusat maupun di Daerah, baik dari jajaran Pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif), organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, akademisi, maupunberbagai lapisan masyarakat, dalam persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Selanjutnya “Saya berharap agar dukungan ini dilanjutkan dan ditingkatkan di masa mendatang”, tambah Menkes.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id.
Setuju sekali dgn program pemerintah ini,secara tidak langsung penggunaan obat generik diharapkan meningkat sehingga masyarakat kecil pun tidak terbebani lg dgn biaya pengobatan..saya ingin menanyakan bagaimana menjadi anggota BPJS ini?? Mohon di balas..trimakasih
Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermasalah bukan pada tataran sistem pusat yang telah melalui kajian normatif ataupun empirisnya. Namun yang pemerintah mestinya melakukan pengawalan dengan cermat terhadap program yang telah disahkan utamanya dalam bidang pelayanan kesehatan.
Karena yang terjadi di daerah-daerah adalah begitu sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apakah ini adalah manifestasi dari program-program muluk yang hanya terjadi pada tataran logika dan konsep????
Dear Ibu Rani, terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) … untuk PNS, TNI, POLRI, serta peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) sudah otomatis menjadi peserta pada 1 Januari 2014. Sedangkan pendaftaran kepesertaan lainnya, akan kami informasikan kembali setelah ada informasi terbaru.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat menghubungi website http://www.jkn.depkes.go.id atau mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat memantau website resmi PT. ASKES yang nanti akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.
Demikian, semoga informasi ini menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih.