Menkes Nila F. Moeloek menginisiasi pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Kantor Kemenkes, hari ini (8/1). Pertemuan dua Menteri didampingi pejabat Eselon I Kementerian masing-masing membahas upaya sinergi pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR dengan pembangunan bidang kesehatan.
Menteri Kesehatan Prof. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K) memaparkan, saat ini penduduk di 30 ribu desa kesulitan mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar. Hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Beban penyakit yang diderita terkait belum optimalnya infrastruktur diantaranya adalah 35.5% penduduk mengidap cacingan, meningkatknya kasus diare dan tifus yang dapat meningkatkan kematian pada Balita, meningkatkan kasus filariasis, dan berdampak pula pada peningkatan Angka Kematian Ibu.
Dalam pertemuan tersebut Menkes berharap dukungan Kementerian PUPR khususnya mengenai penyediaan akses air bersih dan sanitasi dasar serta transportasi menuju fasilitas layanan kesehatan.
Menteri PUPR menyambut baik usul Menkes dan akan mensinergikan dengan pembagunan infrastruktur hingga tahun 2019. Kementerian PUPR memiliki program pengentasan rumah kumuh. Tahun 2014 Kementerian PUPR memprediksi sebanyak 71% penduduk mendapatkan air bersih, 10% penduduk tinggal di rumah kumuh dan 62% penduduk hidup dengan sanitasi layak. MenPUPR berharap tahun 2019 sebanyak 100% penduduk mendapatkan air bersih, 0% penduduk tinggal di rumah kumuh dan 100% penduduk hidup dengan sanitasi layak.
Selain akses air minum dan sanitasi serta fasilitas layanan kesehatan yang akan terus ditingkatkan, infrastruktur yang dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan juga menjadi perhatian kedua pihak. Menteri PUPR mengatakan, daerah-daerah terisolir akan mendapat prioritas dalam pengadaan tempat tinggal untuk tenaga kesehatan termasuk penyediaan fasilitas rumah bagi petugas medis di daerah terpencil.
Menurut Menkes, ada lokus-lokus atau tempat di seluruh Indonesia yang akan menjadi prioritas pembangunan tersebut. Sebagian besar dikategorikan sebagai daerah terpencil, yang berada di pelosok-pelosok dan perbatasan. Lokus ini ditentukan berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang rendah. Sementara itu, di Kementerian PUPR ada 50 daerah kumuh yang akan diprioritaskan dan akan diintegrasikan dengan program promotif preventif dari Kemenkes.
Di akhir pertemuan, Menkes kembali menyampaikan permohonan dukungan KemenPUPR dalam pembangunan Kesehatan, yaitu Pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di seluruh Indonesia; Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi didahului dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perilaku higiene dan sanitasi; Pengawasan internal oleh penyelenggara air minum seperti PDAM dan penyelenggara air minum swasta; Pembangunan sarana air minum dan sanitasi dalam rangka universal akses diprioritaskan di daerah perbatasan, terpencil dan kepulauan; serta Pembangunan sarana air minum dan sanitasi diutamakan pada daerah yang memiliki IPKM rendah.
Membangun akses jalan menuju fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer di daerah terpencil dan perbatasan, serta membangun perumahan untuk tenaga kesehatan. Kedua Menteri berkomitmen untuk membuat program kerja yang lebih terintegrasi bertahap sampai dengan 2015.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id
