Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi ketimbang negara-negara lain di kawasan ASEAN. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, AKI di Indonesia berada pada angka 305/100.000 kelahiran hidup. Situasi ini tentu membutuhkan kerja keras bersama untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Salah satu penyebab AKI adalah rendahnya pengetahuan kaum perempuan, khususnya ibu hamil, yang disebabkan oleh minimnya informasi yang diterima. Determinan lainnya yang menyebabkan tingginya AKI adalah 4 terlalu, yakni terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan dengan cara mengikuti program keluarga berencana. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, saat menyampaikan keynote speech dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jakarta (7/2).
“Perkawinan dini akan menyebabkan anak dropout dari sekolah, bisa menjadi ibu yang kurang berpendidikan, bisa berisiko juga menghadapi kematian saat melahirkan. Betapa ruginya kita kehilangan anak muda yang seharusnya produktif ”, ujar Menkes.
“Kami meminta betul kepada Kementerian Agama untuk ikut ‘khotbah’ bahwa tidak baik jika kita menikah di usia yang terlalu muda karena angka kematiannya jelas tinggi, dalam hal ini secara psikologis belum siap sehingga bagaimana dia bisa mendidik dan menjaga kesehatan anak, akibatnya pada akhirnya angka kematian anak juga tinggi”, tegasnya lagi.
Pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas tentu membutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam rangka mencapai program prioritas pemerintah yang merupakan cita ke-5 dari 9 agenda prioritas Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menerjemahkan visi misi dan cita-cita tersebut ke dalam program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sehat.
Keluarga sehat memiliki 12 indikator utama yang antara lain adalah keluarga mengikuti keluarga berencana, ibu bersalin di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, penderita hipertensi berobat teratur, tidak ada anggota keluarga yang merokok dan sekeluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional.
“Indikator keluarga sehat yang pertama adalah keluarga berencana. Kalau kita jalan bersama BKKBN, kita bisa mengharuskan petugas menanyakan keluarga untuk mengetahui apakah mengikuti KB atau tidak”, terang Nila Moeloek.
Program pemerintah lainnya yang beberapa bulan lalu diluncurkan adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan gerakan ini membutuhkan kerjasama lintas sektoral, baik di pusat maupun daerah.
“Pendekatan keluarga dapat kita manfatkan secara bersama, begitu juga Germas kita berjuang dengan kementerian lembaga lain agar kesehatan ini merupakan ujung tombak untuk mendapatkan manusia berkualitas. Oleh karena itu, saya mengharapkan kerjasama lintas K/L harus kita tingkatkan, dan menjadikan kita sehat, berpendidikan dan kita akan memiliki ekonomi yang lebih baik”, ujar Menkes.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI ketika membuka Rakornas KKPBK, mengatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) sudah lebih baik dan negara kita tidak mendapatkan efek negatif dari kebijakan kependudukan yang dibuat pemerintahannya bila dibandingkan negara lainnya, seperti India, Singapura atau Cina. Wapres juga berharap untuk menggalakkan lagi spirit program KB demi kepentingan keluarga, daerah dan nasional.
Rapat Koordinasi Nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2017 merupakan forum tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) guna meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan KKBPK dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ‘Halo Kemkes’ melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
