Jakarta, 3 April 2017
Pagi ini Mr. Dainius Puras, Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk kesehatan (SR on Health) menyampaikan hasil observasi awal dari kunjungannya di Indonesia. Secara umum Puras melihat kemajuan pembangunan kesehatan di Indonesia. SR kagum banyaknya inisiatif yang dilakukan Pemerintah RI untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. SR memahami tantangan pembangunan kesehatan Indonesia karena luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk.
“Saya bertemu dengan para pemangku kepentingan yang berbeda dan bisa mengunjungi berberapa fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit,” kata Puras. Ia memahami setiap daerah memiliki keunikan sendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya.
Puras menilai program JKN sebagai program prioritas yang harus diselesaikan pada Tahun 2019. “JKN bukan hanya terbatas pada isu-isu pembiayaan. Tapi ini adalah tentang kepercayaan. Semua peserta dari sistem asuransi kesehatan ini perlu saling percaya. Sehingga mereka memahami bahwa sistem ini baik. Tidak hanya secara resmi mendaftar dan membayar iuran, tetapi juga untuk menggunakannya terutama pada perawatan kesehatan primer”.
Puras menjelaskan, perawatan primer adalah bagian paling penting dari setiap sistem pelayanan kesehatan, terutama di negara yang memiliki tujuan cakupan kesehatan universal. “Ini berarti Puskesmas harus baik dan dapat dipercaya,” tambahnya. Puras melihat beberapa Puskesmas telah menyiapkan SDM dengan memberikan berbagai macam pelatihan. ”Saya mengunjungi Poltekkes di Padang dan pusat pelatihan bagi perawat dan bidan di Jayapura,” ungkapnya.
Terkait JKN, Puras merekomendasikan agar terus meningkatkan peran dan kualitas Puskesmas. Sehingga 80% kasus dapat ditangani di sini dan hanya kasus yang rumit saja yang dikirim ke rumah sakit di mana diperlukan tindakan spesialistik.
Sehubungan dengan kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, disabilitas dan HIV/AIDS, Puras meminta Pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya akses semua golongan dan menghapus diskriminasi. Apresiasi program yang dilakukan Puskesmas yang dikunjungi (Puskesmas Padang Pasir di Padang dan Puskesmas Harapan di Jayapura) mengenai akses remaja putri dan ibu muda terhadap kesehatan reproduksi dan diharapkan menjadi contoh di Puskesmas lain. SR menyarankan Pemerintah Indonesia lakukan kajian terhadap norma budaya dan agama untuk menghapuskan diskriminasi dalam upaya peningkatan pelayanan reproduksi sehat, gender, disabilitas dan HIV/AIDS.
Sementara terkait NAPZA, SR merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk lakukan pendekatan kesehatan publik lebih dominan dari penegakan hukum.
Terkait kesehatan jiwa, SR mengapresiasi komitmen Indonesia dalam penanganan kesehatan jiwa, termasuk program bebas pasung. Namun diharapkan melanjutkan dengan program-program lain, khususnya community based services sehingga proses penyembuhan pasien jiwa bisa dilakukan di tempat ini. “Diharapkan setiap provinsi dapat memiliki community based services ini,” ungkap Puras. Selain itu, SR merekomendasikan agar ada integrasi kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan RS Umum. Tidak hanya pelayanan kesehatan umum saja yang dapat dilakukan di Puskesmas, tetapi juga melakukan upaya kesehatan mental.
“Saya tidak merekomendasikan psikiater ada di Puskesmas. Tapi perlu memadukan kesehatan umum, kesehatan mental, dan kesehatan reproduksi secara bersama,” tambah Puras.
Terkait SDGs, SR mengakui peran Indonesia yang berada pada front line pencapaian MDGs dan komitmen pencapaian SDGs. SR menekankan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs didukung oleh semua pemangku kepentingan.
SR mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan tenaga kesehatan, termasuk Poltekkes, Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis. SR berharap, Pemerintah RI terus kreatif dalam hal ini, mengingat luas dan karakteristik wilayah Indonesia. SR juga apresiasi terhadap pendekatan keluarga namun agar jangan mengabaikan hak-hak individu dalam keluarga.
Terkait dengan pembangunan kesehatan di Papua, SR berharap Pemerintah RI memberi perhatian lebih, karena Papua memiliki masalah ganda yaitu HIV/AIDS serta kematian Ibu dan Anak yang tinggi.
Pada akhir laporan, SR berharap Indonesia terus integrasikan pendekatan kesehatan publik dengan pendekatan HAM dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, SR menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kemenkes dan Kemenlu yang telah menyiapkan program kunjungan dengan sangat baik, lancar dan dapat berikan gambaran komprehensif sistem, kebijakan dan program kesehatan di Indonesia.
Puras melakukan kunjungan di Indonesia sejak 22 Maret s.d 3 April 2017, melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, para wakil Kementerian/Lembaga terkait, Ketua Komisi IX DPR RI, BPJS Kesehatan, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komite Perlindungan Anak Indonesia, Komite Penanggulangan AIDS Nasional, organisasi profesi dan NGO. Selain itu, SR on Helath juga melakukan kunjungan lapangan ke Padang (Sumatera Barat), Labuan Bajo (NTT), dan Jayapura (Papua). Beberapa isu yang menjadi fokus dari SR di antaranya adalah kesehatan global dan Sustainable Development Goals (SDGs); pelayanan kesehatan primer; kesehatan mental; pencegahan kekerasan; life-cycle approach terhadap hak atas kesehatan; serta kontribusi pemangku kepentingan terkait.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
