Kupang, 2 Mei 2017
Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Nila Moeloek, Sp.M(K) mengajak pegiat Keluarga Sehat dari Puskesmas di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar lebih peka membaca kondisi lingkungan sekitarnya demi mengakselerasi Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga.
“Kesehatan bisa dicapai dan diupayakan. Sebagai tenaga kesehatan (Nakes), Anda tak boleh berpikir linier agar dapat membaca kondisi. Misal, NTT kekurangan air kita dapat lapor ke Mendes (Menteri Desa dan PDT) untuk membuka akses air dengan pengelolaan, dan Kemen PU Pera. Kalau Nakes tidak lapor dari hulu ke hilir, kita tidak tahu,” ujar Menkes di hadapan peserta Pelatihan Keluarga Sehat, Selasa (2/5) di Kantor Bapelkes, Kupang, NTT.
Menkes menyinggung peran serta Nakes terkait metode yang diterapkan melalui pendekatan keluarga yang diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2016 Tentang Pendekatan Keluarga. Di dalamnya terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi 100 persen.
“Intinya adalah komunikasi agar kita dapat melakukan intervensi,” imbuh Menkes.
Intervensi, menurutnya, diperlukan karena diakuinya Indonesia masih mengalami maldistribusi Nakes. Kondisi tersebut memerlukan bantuan aksi penyadaran kesehatan dari berbagai kalangan, mulai dari Nakes, para pegiat kesehatan hingga muncul kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
Sebagai salah satu penggagas MDGs Menkes memahami angka kematian ibu dan anak terkait kekurangan gizi. “Kita beruntung era sekarang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyakit hipertensi dan jantung yang menyerap dana BPJS. Kita punya tugas berat. Setiap orang berhak mempunyai BPJS Kesehatan padahal di sini 31 persen. Yuk kita dorong untuk hidup sehat karena kita tak bisa membeli kesehatan dengan uang karena dari data di NTT terbukti bahwa kita tak sehat,” urai Menkes.
Sekjen Kemenkes RI dr.Untung Suseno Sutarjo,M.Kes di kesempatan yang sama sangat berharap adanya 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus diselenggarakan oleh daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Kemenkes tak bisa bekerja sendiri karena itu perlu kerjasama Dinkes di daerah dan stakeholders lainnya dalam rancangan program nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,” tegas Sekjen.
Apalagi, ujar Sekjen, anggaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di tingkat Pusat sangat jelas lintas sektoral atau terintegrasi dengan kementerian lain. Sehingga koordinasi antarkementerian menjadi lebih jelas.
“Yang penting integrasinya, bukan kuantitasnya karena ini bukan program baru yang melibatkan semua SDM puskesmas untuk mendapatkan data,” papar Sekjen.
Kadinkes Provinsi NTT dr. Kornelis Kodi Mete mengakui pelatihan Keluarga Sehat perlu didorong oleh para pimpinan daerah agar lebih cepat. Ia pun menginginkan problem di NTT seperti permasalahan terkait sanitasi dan ketersediaan air bersih menjadi hal utama untuk segera diselesaikan. “Jadi begini kawan, kerja, kerja, dan kerja. Setelah pelatihan ini jangan tutup diri dengan orang kesehatan untuk memecahkan permasalahan masyarakat,” katanya.
Keduabelas indikator Keluarga Sehat yang menjadi materi pelatihan terbagi ke dalam lima kelompok, yakni;
Lima indikator dalam gizi, kesehatan ibu dan anak
1) Keluarga mengerti program keluarga berencana (KB)
2) Ibu hamil memeriksa kehamilannya sesuai standar
3) Balita mendapatkan imunisasi lengkap
4) Pemberian ASI Ekslusif 0-6 bulan
5) Pemantauan pertumbuhan balita
Dua Indikator dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular
6) Penderita hipertensi berobat teratur
7) Penderita TB paru berobat sesuai standar
Dua Indikator dalam perilaku sehat
8) Tidak adanya anggota keluarga yang merokok
9) Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN
Dua indikator terkait lingkungan sehat
10) Mempunyai sarana air bersih
11) Menggunakan jamban keluarga
Satu Indikator kesehatan jiwa
12) Anggota keluarga akses dalam pelayanan kesehatan jiwa
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ‘Halo Kemkes’ melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP.196110201988031013
