Jakarta, 31 Januari 2018
Rabu siang (31/1), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menyelenggarakan rapat koordinasi bersama beberapa Menteri membahas upaya tindak lanjut kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Asmat. Rapat yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK yang berada di kawasan Medan Merdeka Jakarta Pusat dimulai sekitar pukul 10.25 WIB. Hadir pada rapat ini Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek; Menteri Sosial, Idrus Marham; serta Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.
Jelang tengah hari, dalam konferensi pers yang digelar usai rapat tersebut, Menko PMK Puan Maharani menyatakan bahwa pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat mengacu pada Inpres Nomor 9 tahun 2017.
“Berdasarkan Inpres 9 tahun 2017 kita akan mengintegrasikan semua Kementerian/Lembaga untuk dapat ikut terlibat dalam semua intervensi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat”, tutur Puan.
Menko PMK menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga dapat membawa programnya terutama untuk mengatasi empat permasalahan utama, yakni kesehatan, sosial budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Ditambahkan pula bahwa sesuai dengan amanat presiden perlu ada sinergi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Ditegaskannya bahwa negara akan hadir dan bersinergi tidak hanya lintas sektor di pusat, namun juga tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan di wilayahnya. Selain itu, Menko Puan juga menekankan bahwa perlu pendekatan khusus mengingat adanya perbedaan karakteristik mulai dari letak geografis, perilaku, gaya hidup, budaya, hingga latar belakang pendidikan masyarakat Papua.
“Mengatasi permasalahan di Papua dan Papua Barat tidak sama dengan di Jawa atau Sumatra. Perlu ada afirmasi khusus untuk mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan”, tandasnya.
Selanjutnya, menurut Puan, Kemenko PMK bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Bappenas akan berkoordinasi agar dapat menjadi satu satuan kerja yang terintegrasi dalam menjalankan program di Kementerian/Lembaga.
“Semua sudah setuju dan paham tugas dan tanggung jawabnya, bahkan kita akan bikin matriks pembiayaannya untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya”, tandasnya.
Menguatkan pernyataan tersebut, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, menekankan upaya intervensi non kesehatan sangat penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat.
“Sekarang masuk ke jangka menengah, apa yang akan kita lakukan, betul ini harus lintas kementerian. Kemenkes bersyrukur karena disadari betul, kesehatan hanya salah satu faktor, faktor lain yang terbesar adalah air bersih, listrik, budaya, pendidikan, ini perlu kita perbaiki”, jelasnya.
Menkes menyatakan bahwa dalam fase pemulihan atau rehabilitasi, dibutuhkan penguatan di distrik-distrik tersebut baik dari sisi kesehatan maupun non kesehatannya.
“Kalau mereka (sudah dirawat) lalu kembali, tapi kalau tidak ada pangan mereka bisa jatuh sakit lagi. Karena itu, pemikiran kami perlu melakukan penguatan di distrik-distrik tersebut”, tutur Menkes.
Menjawab pertanyaan media, Menkes menegaskan bahwa Kemenkes telah dan terus akan melakukan penguatan tenaga kesehatan di Papua.
“Kemenkes akan memperkuat tenaga kesehatan melalui pengiriman Tim Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus Individu. Tetap kita membutuhkan dokter umum. Caranya tentu memang tidak bisa jangka panjang, hanya bisa jangka pendek, satu bulan berganti, kita tukar melalui Timika”, tandasnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(myg)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
