Jakarta, 28 Maret 2018
Permasalahan stunting di Indonesia harus diselesaikan secara holistic dan terintegrasi dengan multisektor dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan. “Stunting bukan hanya permasalahan di sektor kesehatan saja, akan tetapi permasalahan yang harus diselesaikan bersama,” ungkap Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek pada acara Stunting Summit yang dilaksanakan di Jakarta, (28/3).
Dalam penanganan stunting di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI telah melakukan intervensi gizi spesifik. Adapun bentuknya meliputi Suplementasi gizi makro dan mikro (TTD, Vitamin A, taburia); pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI; Fortifikasi; Kampanye gizi seimbang; Pelaksanaan Kelas ibu hamil; pemberian Obat Cacing; Penanganan kekurangan gizi; dan JKN.
Selain intervensi gizi spesifik, Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam melaksanakan intervensi gizi sensitif. “Untuk intervensi gizi sensitif, kami membutuhkan bantuan dari kementerian dan Lembaga yang terkait. Untuk ketahanan pangan, kami membutuhkan peran Kementerian Pertanian disini. Selain itu peran Kementerian PUPR dalam pembangunan sanitasi dan air bersih, Kementerian Desa dan PDTT dalam pembangunan desa, peran Kementerian Agama terkait edukasi sebelum pernikahan,” kata Menkes Nila.
Pada acara yang sama Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sandjojo memaparkan peran Kementerian Desa dan PDTT dalam penanganan stunting di Indonesia. Eko Sandjojo mengatakan bahwa selain infrasturktur ekonomi desa, Kementerian Desa dan PDTT memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur dasar yang bersifat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. “Kami membangun 108.486 unit MCK, 30.212 unit sumur, 37.496 unit air bersih, 5.314 unit polindes dan 11.424 unit posyandu di desa seluruh Indonesia,” terangnya.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa intervensi penanggulangan stunting adalah tersedianya infrasturktur sanitasi dan akses air minum. “Sanitasi dan air minum harus berpasangan, sehingga perlu adanya perencanaan yang baik. Selain itu keterlibatan masyarakat dan budaya pada masyarakat juga harus diperhatikan agar berkelanjutan dan memberi manfaat,” kata Sri Hartoyo.
Menkes Nila F. Moeloek mengingatkan betapa ruginya bangsa ini apabila masih ada stunting di Indonesia. “Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun negeri ini. Untuk itu mari bersama kita menuntaskan permasalahan stunting secara holistik dan terintegrasi,” tegas Menkes Nila.
Stunting Summit merupakan sebuah pertemuan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota. Acara ini dihadiri oleh 17 Kementerian/Lembaga Teknis dan satu Kementerian Koordinator, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, 34 gubernur, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi PKGBM dan 100 kepala desa.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (TES)
Plt. Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Murti Utami, MPH
