Jakarta, 27 April 2021
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyerahkan sertifikat Eliminasi Malaria kepada 12 kabupaten/kota. Hingga saat ini sudah ada 318 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mengeliminasi malaria.
Ada beberapa tahapan yang dinilai untuk mencapai eliminasi malaria. Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS menjelaskan penilaian tersebut mencakup self assessment tentang kesiapan kabupaten/kota untuk memenuhi indikator dalam tools penilaian malaria.
Ada tiga indikator antara lain Annual Parasite Incidence kurang dari 1/1000 penduduk, Slide Positive Rate kurang dari 5%, dan tidak ada kasus indigenous.
“Tiga indikator tersebut harus dipertahankan selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian setelah kabupaten/kota siap dilakukan penilaian maka bupati/ walikota mengusulkan ke Dinkes provinsi yang dilanjutkan penilian oleh tim assesment penilaian eliminasi malaria di pusat secara independen,” katanya pada Peringatan Puncak Hari Malaria Sedunia, Selasa (27/4) di Gedung Kemenkes, Jakarta.
Pada Hari Malaria Sedunia tahun ini diserahkan sertifikat Eliminasi Malaria kepada 12 bupati/walikota di Indonesia antara lain Walikota Tidore Kepulauan Maluku Utara, Walikota Lubuklinggau Sumatera Selatan, Bupati Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Bupati Minahasa Utara Sulawesi Utara, Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, Bupati Manggarai NTT, Bupati Manggarai Timur NTT, Bupati Bolaang mangondow Sulawesi Utara, Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, Walikota Kupang NTT, dan Walikota Singkawang Kalbar.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan Tanggal 25 April setiap tahunnya diperingati sebagai hari malaria sedunia. Hal ini menjadi titik balik dalam memperkuat komitmen dalam mengeliminasi malaria dan pengukuhan Indonesia bebas malaria di tahun 2030.
“Kita memang mengharapkan Indonesia bebas malaria. Di tahun 2024 kita mengharapkan 405 dari 514 kabupaten sudah bebas malaria dan kita menargetkan tahun ini 345 kabupaten kota sudah eliminasi malaria,” katanya.
Indonesia sebagai negara tropis banyak memiliki penyakit menular, malaria salah satu di antaranya. Banyak lagi penyakit menular lain seperti TBC yang sampai sekarang belum bisa kita selesaikan.
Untuk mengatasinya, lanjut Budi, membutuhkan kerja sama yang baik dengan seluruh komponen bangsa, memanfaatkan seluruh modal sosial yang dimiliki untuk bisa mengeliminasi dan eradikasi seluruh penyakit menular yang ada di Indonesia.
Menurutnya, setiap penyakit menular membutuhkan perubahan atau implementasi dari protokol kesehatan. Implementasi protokol kesehatan ini harus dilakukan oleh seluruh rakyat di daerah.
Untuk menggerakkan seluruh rakyat membutuhkan bantuan sektor lain. Sebagai contoh untuk malaria ini harus ada protokol kesehatan untuk memastikan seluruh jentik-jentik nyamuk dan genangan-genangan air itu bisa teridentifikasi dan bisa tertangani dengan baik.
“Sama seperti penyakit menular lainnya nya, adalah penerapan dari protokol kesehatan. Masing-masing penyakit menular memang membutuhkan protol kesehatan yang berbeda-beda tapi intinya sama disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ucap Budi.
Budi berharap eliminasi malaria yang dicapai kabupaten/kota tahun ini memberikan motivasi bagi wilayah yang belum berhasil.
“Mari kita bersama untuk menghadapi segala macam penyakit menular malaria dan termasuk yang paling berat pandemi COVID-19, dan sekali lagi saya tekankan untuk membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat,” ucapnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
