Jakarta, 10 Juni 2022
Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer. Integrasi pelayanan kesehatan akan terlihat mulai dari pelayanan di Puskesmas sampai ke pelayanan di tingkat desa.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan kelembagaan yang baik dan tertata, fokus layanan kesehatan distandarkan, apa saja yang kurang akan dilengkapi baik sarana prasarana maupun SDM nya, serta proses dilakukan secara digital.
“Butuh dukungan untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi orang sakit dan tidak produktif sehingga tugas saya menjaga agar ekonomi kita tetap tercapai pertumbuhannya dengan cara mengurangi jumlah orang yang sakit dan menjaga orang agar tetap bisa produktif selama-lamanya, katanya pada kick off integrasi pelayanan kesehatan primer di gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (10/6).
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Maria Endang Sumiwi, MPH mengatakan pelayanan itu dilakukan melalui kegiatan Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader. Untuk itu diperlukan penataan kelembagaan, sumber daya, dan pola pembinaan berjenjang agar integrasi pelayanan kesehatan ini dapat berjalan secara optimal.
“Pengembangan konsep integrasi dan penataan kelembagaan telah dibahas bersama oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ucap dr. Maria.
Integrasi pelayanan kesehatan primer akan diterapkan terlebih dahulu di lokasi uji coba yaitu 9 provinsi yang mewakili empat karakteristik wilayah di Indonesia yaitu perkotaan, perdesaan, terpencil dan sangat terpencil.
9 provinsi tersebut antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.
Badan Kebijakan Pembangungan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI akan melaksanakan uji coba selama 3 bulan dan akan mendokumentasikan serta mengkaji seluruh proses uji coba integrasi pelayanan primer ini.
Dari proses tersebut BKPK akan mengeluarkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang meliputi evaluasi terhadap peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan, pemetaan sumber daya manusia dan kompetensi yang dibutuhkan di jejaring pelayanan primer, serta penghitungan dan pemetaan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan dalam skala nasional.
Integrasi pelayanan kesehatan primer ini merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan.
Transformasi layanan kesehatan primer harus mendapat perhatian khusus serta investasi kesehatan yang besar, dengan fokus kepada promotif dan preventif. Transformasi dimulai dari Puskesmas, Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga nantinya harus melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
Saat ini jumlah Puskesmas sebanyak 10.292, dimana jumlah ini tidak cukup untuk melayani 273,5 juta penduduk. Transformasi ini harus dapat menyediakan sekitar 300 ribu unit/outlet Posyandu yang memberikan layanan promotive dan preventif di tingkat dusun/RT/RW, dilengkapi dengan pelayanan kesehatan di desa/kelurahan melalui Posyandu Prima.
Posyandu Prima akan memberikan layanan kesehatan setiap hari dan mengkoordinir seluruh kegiatan Posyandu di tingkat dusun/RT/RW, sehingga layanan kesehatan menjadi terintegrasi, lebih mudah diakses dan berada dekat dengan masyarakat.
Integrasi layanan primer di Puskemas/ tingkat kecamatan, layanan akan diberikan dengan pendekatan kluster, yaitu kluster ibu hamil, anak dan remaja, kluster usia produktif dan lansia, serta kluster penanggulangan penularan penyakit/ surveilans termasuk laboratorium puskesmas.
Integrasi layanan primer di tingkat desa/kelurahan akan melibatkan seluruh struktur yang ada di desa, yaitu pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Posyandu, PKK, dan Karang Taruna). Penguatan/revitalisasi Posyandu akan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan kesehatan di desa seperti Pustu dan Poskesdes ke dalam Posyandu di desa menjadi Posyandu Prima.
Kegiatan Posyandu di tingkat Dusun/RT/RW akan berjalan lebih efektif karena melaksanakan kegiatan Posyandu untuk seluruh sasaran siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia secara terpadu dan terintegrasi dan diperkuat oleh kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara rutin dan terencana.
Terkait Posyandu Prima, diharapkan seluruh desa dapat dipenuhi dengan pelayanan kesehatan (minimal 1 perawat dan 1 bidan) yang akan bersinergi dengan Posyandu dalam Posyandu Prima.
Ujicoba ini diawali dengan pelaksanaan Kick Off Meeting pada Jumat (10/6). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili oleh Sekjen Taufik Madjid, serta perwakilan dari kementerian/lembaga dari Kemenkeu, Bappenas, BKKBN.
Tak hanya itu, turut juga mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dari 9 provinsi, serta Bupati dan jajarannya termasuk puskesmas uji coba dari Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Garut, Kota Surabaya, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Maros, Kota Tual dan Kabupaten Keerom.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
drg. Widyawati, MKM
