Bali, 27 Oktober 2022
Orang Bali, percaya pada “Tri Hita Karana” yang dalam terjemahan harfiah berarti “tiga” penyebab kemakmuran, yakni harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan lingkungan, dan harmoni antar manusia.
Selama berabad-abad, filosofi harmoni ini telah membimbing orang Bali untuk mengutamakan kerja sama dan kasih sayang antara satu sama lain, untuk bertahan hidup bersama dan makmur, terlepas dari keadaan hidup yang sulit.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan filosofi tersebut menjadi prinsip dalam upaya pulih dari pandemi COVID-19.
“Kita hadir dalam pertemuan ini dengan perspektif dan perbedaan yang ada. ‘Tri Hita Karana’ memanggil kita untuk bekerja sama secara harmonis, untuk membangun dunia yang lebih baik dengan kesehatan global yang lebih kuat secara arsitektur dan menjaga kesehatan generasi saat ini dan masa depan,” ujar Menkes Budi pada pembukaan pertemuan Menteri Kesehatan kedua (2nd HMM) di Bali, Kamis (27/10).
Filosofi Tri Hita Kirana diimplementasikan dalam setiap presidensi G20. Dimana di setiap pertemuannya terdapat hasil yang nyata untuk bangkit dari pandemi dan siap menghadapi pandemi berikutnya.
Sebelumnya telah dibahas tiga agenda kesehatan global selama tiga pertemuan Kelompok Kerja Kesehatan (HWG), pertama harmonisasi standar protokol kesehatan global, kedua membangun ketahanan sistem kesehatan global, dan ketiga memperluas manufaktur global, pusat penelitian untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi global,” ungkap Menkes Budi.
Melalui side event, dibahas juga tantangan kesehatan yang mendesak antara lain tuberkulosis, One Health, dan Resistensi Antimikroba (AMR).
Dari kegiatan tersebut, terdapat sejumlah hasil nyata yang telah dicapai bersama, yakni Pertama, pembentukan Dana Perantara Keuangan Pencegahan Pandemi, Kesiapsiagaan, dan Respon (PPR FIF).
“Diprakarsai oleh Presidensi G20 Arab Saudi dan Italia, dilanjutkan dalam Kepresidenan G20 Indonesia, PPR FIF kini telah terbentuk dan memulai operasinya dengan total komitmen lebih dari 1,4 miliar USD, diperoleh dari 20 donor dan 3 filantropi,” tutur Menkes Budi.
Kedua, membuat Access to COVID-19 Tools-Accelerator (ACT-A). Hal ini untuk melengkapi pembiayaan PPR pandemi, mobilisasi sumber daya kesehatan esensial adalah yang terpenting.
Tinjauan ini akan membantu membangun kerangka kerja masa depan bagi semua negara untuk mengakses penanggulangan medis selama keadaan darurat kesehatan.
Ketiga, optimalisasi pengawasan genomik global. Selain menyediakan sumber daya, memperkuat pengawasan genomik untuk menahan risiko pandemi juga sangat penting.
Dikatakan Menkes, saya percaya berbagi data patogen pada platform berbagi data yang tepercaya dan dapat diakses publik sangat penting, terutama platform yang memenuhi prinsip-prinsip akses seterbuka mungkin, tertutup seperlunya, akurat, tepat waktu, dan representatif.
Keempat, harmonisasi standar protokol kesehatan global. Untuk membuat mobilitas lintas batas aman dan mempercepat pemulihan ekonomi, Kelompok Kerja Teknis G20 yang difasilitasi oleh WHO, OECD, dan Global Digital Health Partnership (GDHP) telah mengembangkan mekanisme untuk negara untuk mengenali sertifikat COVID-19 digital dengan mulus sambil menjunjung tinggi privasi data dan keamanan.
Akhirnya, lanjut Menkes, kami menyadari pentingnya memperluas penelitian dan kapasitas produksi untuk alat vaksin, terapi, dan diagnostik (VTD), kami mendukung inisiatif mRNA WHO di Argentina, Brasil dan Afrika Selatan dan upaya kolaboratif lainnya. Sudah ada 7 negara anggota G20 termasuk Indonesia YANG menyatakan minatnya untuk membangun ekosistem manufaktur penelitian dan VTD.
“Dengan semangat ‘Tri Hita Karana’, saya berharap kita sebagai pemimpin negara-negara G20, dapat terus bersatu dan berjuang untuk kesehatan dan kemakmuran kita bersama,” ucap Menkes Budi.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
