Jakarta, 24 Mei 2023
Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di sebelas provinsi Indonesia pada tahun 2022 masih dibawah target nasional 90%. Kesebelas provinsi dimaksud adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.
Demikian halnya untuk Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) masih terdapat 17 provinsi di Indonesia yang masih dibawah target imunisasi nasional, dengan capaian 3 terendah yakni Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.
Selain itu, cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar di tahun 2022 menunjukkan sebanyak 8 Provinsi belum mencapai target capaian 70%. Bahkan provinsi Aceh masih di bawah 30%. Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar ini dilihat dari persentase anak usia kelas 6 SD yang sudah mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap meliputi satu dosis DT, satu dosis campak rubella dan 2 dosis Td di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.
Untuk tahun 2023 secara Nasional ditargetkan 100% bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap, dengan target capaian pada trimester pertama sebesar 33,3%
“Namun nyatanya capaian hingga April menunjukkan secara nasional di Indonesia baru sebanyak 175 ribu atau 4,02% bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemenkes dr. Mohammad Syahril pada konferensi pers cakupan imunisasi di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (24/5).
Padahal pemerintah menargetkan cakupan imunisasi lengkap 0-11 bulan ini sebesar 33,3% di bulan April 2023. Namun belum ada provinsi yang mampu mencapai target tersebut. dr. syahril menyebut bahkan ada lima provinsi capaiannya masih di bawah 1% yaitu Maluku, Sumatera Utara, Papua, DI Yogyakarta, dan Aceh.
“Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan rentan terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Karena rendahnya cakupan imunisasi pada anak dan bayi mengakibatkan tidak terbentuknya Herd Immunity, tentunya nanti akan berpotensi terjadinya Outbreak atau KLB,” ungkap dr. Syahril.
Cakupan imunisasi harus digenjot, mengingat mayoritas provinsi di Indonesia memiliki risiko penularan polio, campak, dan difteri yang tinggi. Sebanyak 21 provinsi dan 296 kabupaten/kota merupakan wilayah dengan risiko tinggi transmisi polio.
Demikian juga dengan campak, sebanyak 10 provinsi dan 194 kabupaten/kota di Indonesia masuk ke dalam wilayah dengan risiko transmisi campak yang tinggi dan sangat tinggi. Bahkan pada 2022 sampai 2023 terjadi KLB polio tipe 2 di Indonesia. Pada 2022 di Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen, dan pada tahun 2023 cakupan imunisasi polio di Purwakarta Jawa Barat sangat rendah.
“Dalam upaya mengejar cakupan imunisasi, Kemenkes menjalankan program pemberian imunisasi tambahan polio, difteri dan campak. Imunisasi tambahan polio dilakukan di provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara imunisasi tambahan difteri dilaksanakan di kabupaten Garut, serta imunisasi tambahan campak di provinsi Papua Tengah,” tuturnya.
Khusus untuk Kanker, akan dilakukan program pemberian vaksinasi HPV secara gratis untuk mencegah angka pengidap kanker leher rahim (kanker serviks) pada wanita. Vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Tahun ini akan diberikan secara merata di 34 Provinsi di Indonesia.
Selain vaksinasi, Kemenkes juga tengah menyiapkan program percontohan untuk pemeriksaan kanker serviks menggunakan metode HPV DNA Test. Saat ini HPV DNA test dilakukan di lima kota di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Dikatakan dr. Syahril, dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah untuk memastikan capaian imunisasi dapat sesuai dengan target.
“Dengan demikian kita dapat melindungi masa depan generasi penerus bangsa, memastikan anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik dan sehat,” ucap dr. Syahril.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2/NI).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
