Jakarta, 4 April 2024
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2024. Sebanyak 15.705 fasilitas kesehatan disiagakan di 38 provinsi, terdiri atas 10.147 puskesmas, 3.186 rumah sakit, 352 Public Safety Center (PSC) 119, 51 balai kekarantinaan kesehatan (BKK), dan 1.569 Pos Pelayanan Kesehatan di sepanjang jalur mudik.
“Kementerian Kesehatan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk tetap mengaktifkan puskesmas dan rumah sakit di wilayah masing-masing dalam upaya penanganan rujukan dari pos kesehatan yang dibangun,” Kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Azhar Jaya saat melepas tim pemantauan mudik di kantor Kemenkes, Kamis (4/4).
Pemerintah memperkirakan 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Idulfitri 1445 H/2024 M. Angka itu meningkat dibandingkan Idulfitri tahun 2023, yakni 123,8 juta orang.
Pemerintah juga memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada H-2 atau Senin, 8 April 2024, yang menandai awal cuti bersama, dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang atau 13,7%. Sementara itu, perkiraan puncak arus balik terjadi pada H+3 atau Minggu, 14 April 2024, dengan potensi pergerakan 41 juta orang atau sekitar 21,2%.
“Untuk menyikapi tingginya animo masyarakat yang akan mudik, Kementerian Kesehatan bersama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait lainnya berkolaborasi dalam kesiapsiagaan mudik hari raya Idulfitri 1445 H, khususnya terkait pelayanan kesehatan di jalur-jalur padat yang dilalui oleh pemudik,” Kata Dirjen Azhar.
Dr. Azhar melanjutkan, kolaborasi dan koordinasi di jajaran kementerian/lembaga, lintas program dan lintas sektor sangat diperlukan untuk pelaksanaan teknis di lapangan agar arus mudik/balik saat Hari Raya Idulfitri 1445 H dapat berjalan dengan aman, sehat, tertib, selamat, dan lancar. Hal itu sesuai dengan tema mudik yang diusung “Mudik Ceria Penuh Makna”.
Pos pelayanan kesehatan disiapkan di pintu keluar (exit) tol, tempat istirahat (rest area) yang terletak di jalur tol operasional, arteri atau jalur non-tol, tempat wisata, tempat ibadah, terminal, stasiun, bandara, dan penyeberangan pelabuhan.
Kemenkes menurunkan Tim Pemantauan Pos Kesehatan yang akan memantau di enam jalur di antaranya:
1) Jalur Jakarta–Bali melalui Jalan Tol Trans-Jawa
2) Jalur Jakarta–Jawa Barat–Jawa Tengah–DI Yogyakarta melalui jalur selatan
3) Jalur DI Yogyakarta–Banyuwangi melalui jalur selatan
4) Jalur Jakarta–Palembang melalui penyeberangan Merak–Bakauheni
5) Jalur Lampung–Padang
6) Jalur Aceh–Sumatra Utara–Riau
Dr. Azhar menjelaskan, pemeriksaan di semua pos kesehatan adalah gratis. Apabila dibutuhkan rujukan, pasien harus memiliki BPJS Kesehatan karena semuanya telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sedangkan kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh Jasa Raharja.
“Kalau untuk pos kesehatan semuanya free, tapi begitu masuk ke rumah sakit dan sebagainya, dibutuhkan rujukan, tentunya mereka kita harapkan sudah punya BPJS dan itu di-cover oleh BPJS karena itu kita sudah kerja sama dengan BPJS, tapi kalau untuk kecelakaan lalu lintas ada Jasa Raharja,” kata Dr. Azhar.
Pada kesempatan itu, Kemenkes menggelar kegiatan mudik bersama yang diikuti 800 orang peserta, yang merupakan pegawai dan keluarganya, dan 27 bus. Setiap bus diawaki oleh 3 orang dengan kondisi kesehatan yang prima dan didampingi 1 orang koordinator peserta mudik.
Untuk menjamin keselamatan dan keamanan para penumpang peserta mudik termasuk awak bus, Kemenkes telah melakukan pemeriksaan fisik, darah, dan urine bagi seluruh pengemudi dan kondektur.
Adapun, jurusan bus mudik antara lain Purworejo, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Lampung, Palembang dan Padang.
Sebanyak 27 unit bus yang digunakan mudik bersama tahun 2024, terdiri atas 20 bus mudik dari Kemenkes, 2 bus mudik bantuan dari Bank Negara Indonesia (BNI), 2 bus mudik bantuan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), 2 bus mudik bantuan dari Bank Mandiri, dan 1 bus mudik bantuan dari Bank Syariah Indonesia (BSI).
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email [email protected]. (DJ)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
