Bandung, 13 Januari 2018
Salah satu upaya yang tengah digencarkan dalam penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) Difteri adalah outbreak respons immunization (ORI) di daerah yang ditemukan kasus, dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dengan menutup immunity gap sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penularan. Karena itu, ORI Difteri sebanyak tiga putaran perlu dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh dari bakteri penyebab Difteri, corynebacterium diphteriae.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan ORI tersebut membawa konsekuensi terhadap melonjaknya kebutuhan akan tiga jenis vaksin yang mengandung Difteri (DPT-HB-Hib, DT dan Td) yang digunakan untuk kegiatan ORI dan kegiatan imunisasi rutin.
Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan ORI, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek; Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf; Wakil Ketua Komisi IX, Ermalena; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar; meninjau secara langsung kesiapan produksi serta melihat proses pembuatan, pengemasan hingga penjaminan mutu dan kualitas vaksin yang diproduksi PT. Biofarma, BUMN Indonesia produsen vaksin dan antisera terbesar di Asia Tenggara, yang berlokasi di Jalan Pasteur Bandung, Sabtu pagi (13/1).
Rombongan tiba sekitar pukul 8.35 WIB disambut secara langsung oleh Dirut PT Biofarma, Juliman, dan jajarannya.
Menkes hadir didampingi Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang; Kepala Badan Litbangkes Kemenkes, Siswanto; Staf Khusus Menkes, Yudhi Ishak Juarsa; dan beberapa pajabat eselon II terkait.
Pada kesempatan tersebut, Menkes menyatakan bahwa vaksin yang diproduksi oleh Biofarma cukup untuk memenuhi kebutuhan ORI dan program imunisasi rutin di dalam negeri. Seperti diketahui, dalam menghadapi KLB Difteri, Biofarma akan menambah kapasitas produksi vaksin yang mengandung Difteri dengan memaksimalkan (meningkatkan) produksi dari kapasitasnya semula 15 juta vial per tahun menjadi 19,5 juta vial.
“Cukup. Untuk upaya penanggulangan KLB Difteri sebanyak 19,5 juta vial tahun 2018 akan tersedia untuk Indonesia”, tutur Menkes.
Menkes menyatakan kebanggaannya terhadap Biofarma yang sudah lebih dari satu abad lamanya berkiprah dalam pengembangan vaksin untuk pencegahan penyakit. Apalagi kualitas dan keamanan produknya telah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan dipergunakan tidak hanya di Indonesia, namun diekspor ke 130 negara, termasuk ke 57 negara islam, salah satunya Saudi Arabia.
“Apa yang kita sama-sama sudah lihat, jelas sekali membuat vaksin itu sangat tidak sembarangan”, ujar Menkes.
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Dirut PT. Biofarma, Juliman, yang menyatakan bahwa semua vaksin yang diproduksi Bio Farma untuk program (ORI), program imunisasi nasional dan ekspor, sangat terjamin kualitas, keamanan, dan khasiatnya.
“Seluruh vaksin yang diproduksi Bio Farma, telah melewati seragkaian pengujian yang ketat, untuk mendapatkan release (ijin edar) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Bahkan untuk dapat mengekspor vaksin, produk Bio Farma harus diaudit oleh WHO”, ujar Juliman.
Ditambahkan pula, Biofarma berkomitmen akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sehingga permintaan ekspor telah dinegosiasi untuk dijadual ulang setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Pengalihan pasokan ekspor hanya diperuntukkan bagi vaksin yang mengandung difteri saja.
“Sedangkan untuk vaksin lain seperti campak, polio, dan sebagainya masih tetap dapat kami penuhi untuk kebutuhan ekspor”, imbuhnya.
Ditekankan pula oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menyatakan stok vaksin harus dijaga agar terpenuhi kebutuhan dan mencegah agar jangan sampai terjadi kelangkaan.
“Kita melihat dari sisi fasilitas dan sebagainya, kesanggupan dari Biofarma, kan produksi ini kan sebagian untuk kebutuhan dalam negeri sebagian lagi untuk ekspor. Nah, khusus untuk ORI ini maka yang diekspor ditahan dulu untuk kebutuhan nasional. Artinya ada jaminan dari BUMN dalam konteks ini Biofarma untuk menjaga stok vaksin”, terang Dede.
Sementara itu, menjawab pertanyaan media seputar keamanan vaksin, Dede Yusuf menegaskan bahwa masyarakat perlu mengatahui bahwa Biofarma sudah dijadikan center of excelent untuk mensuplai negara-negara Islam yang tergabung di dalam Organisasi Kesehatan Islam (OKI).
“Bahkan Arab Saudi pun mengambil dari Biofarma. Dari 57 negara OKI ada 7 yang memproduksi vaksin, tapi yang diakui WHO itu Biofarma. Dari situ saja kita sudah bisa melihat, vaksin ini aman bagi umat muslim”, tandasnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (myg)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
