Jakarta, 12 Februari 2018
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Mohamad Subuh mengatakan sebanyak 266 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai eliminasi Malaria. Meski demikian tetap perlu upaya pemeliharan untuk mencegah muncul kembalinya penularan malaria di daerah tersebut.
“Untuk malaria, walaupun sudah lebih dari 50 persen kabupten/kota atau 266 kabupaten/kota telah mencapai eliminasi, namun perlu tetap dilakukan upaya pemeliharaan untuk mencegah muncul lagi penularan malaria,” kata dr. Subuh pada Penyerahan Naskah Hibah Global Fund untuk Program AIDS, TBC, dan Malaria di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (12/2).
Upaya pencegahan munculnya malaria dilakukan dengan memanfaatkan dana hibah yang digelontorkan dari The Global Fund untuk 3 tahun mendatang (2018-2020). Hibah diserahkan secara resmi kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek oleh Kepala Grant Management, Mark Edington. Naskah hibah telah ditandatangani sebelumnya oleh dr. Subuh dan Mark Edington pada Desember 2017.
Lebih dari 264 juta dolar AS yang dihibahkan untuk penanggulangan 3 jenis penyakit yakni malaria, AIDS, dan tuberkulosis. Subuh mengatakan tahun sebelumnya pun Kemenkes pernah menerima hibah dari Global Fund, hanya saja ada perbedaan dengan hibah yang sekarang.
“Hibah sekarang merupakan kelanjutan dari hibah sebelumnya pada 2016 dan 2017. Bedanya hibah kali ini ada penggabungan propsal komponen tuberkulosis dan AIDS dengan maksud strategi pelaksanaannya makin terkoordinasi dan terkonsolidasi,” ucap Subuh.
Perkembangan terakhir menunjukkan, lanjut Subuh, dana hibah The Global Fund 2018-2020 akan menjadi hibah terakhir sebelum memasuki hibah transisi pada 2021-2023. Selanjutnya dana hibah Global Fund akan memasuki tahap full action sesudah 2023.
“Jika tidak terjadi penambahan beban penyakit baik AIDS, tuberkulosis, maupun malaria, Indonesia akan meningkat statusnya menjadi middle income countries. Sayangnya, beban masalah AIDS, tuberkulosis, dan malaria masih menjadi masalah nasional yang masih perlu dilanjutkan penanggulangannya,” kata Subuh.
Oleh kerena itu, perlu juga menguatkan kepemimpinan pada tingkat kabupaten/kota di antaranya melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM).
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Oscar Primadi
