Jakarta, 29 Desember 2018
Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait kebencanaan mengambil langkah antisipatif.
Hal ini menguat pada rapat koordinasi kesiapan penanggupangan erupsi anak Gunung Krakatau di Kantor Kemenko PMK di Jakarta (28/12). Rapat dipimpin Seskemenko PMK dan dihadiri para pakar gunung berapi, pakar tsunami dan perwakilan dari Kementerian /Lembaga terkait.
Jika terjadi erupsi, diperkirakan massa material vulkanik mencapai 11 juta kilo meter kubik (mendekati volume erupsi tahun 1883). Kandungan silika material mencapai 52%, memang lebih rendah dari erupsi tahun 1883 yang mencapai 64%.
Selain itu, tsunami setinggi 4-5 meter melanda seluruh daratan Sumatera dan Jawa yang menghadap Selat Sunda dalam 20-30 menit dengan capaian 300-1000 meter daratan.
Peluang pengurangan risiko erupsi besar adalah kondisi fisik kaldera Gunung Anak Krakatau sudah terbelah dan terbuka ke arah Barat Daya pada saat erupsi tanggal 22 Desember 2018. Sehingga magma yang keluar saat ini langsung menyentuh air laut dan menimbulkan uap air yang sangat banyak. Kondisi ini diharapkan akan sangat menurunkan tekanan magma juga risiko tsunami.
Langkah antisipasi pemerintah akan segera menata ulang lokasi rawan tsunami pada radius 1.500 meter dari bibir pantai. Semua titik pengungsian dan layanan kesehatan harus di bangun pada jarak lebih dari 1.500 meter dari bibir pantai.
Kemenkes dan Kementerian Sosial akan memastikan fasilitas layanan kesehatan mana saja yang akan dijadikan rujukan, evakuasi korban, penataan ulang titik-titik pengungsian oleh pemerintah daerah termasuk sistem jalur logistik. Selain itu, BNPB dibantu TNI akan merencanakan pembuatan jalur jalur evakuasi.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected]. (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
