Jakarta, 10 Januari 2019
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, tanggung jawab itu dilakukan melalui Program Indonesia Sehat yang mencakup Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berbagai peningkatan mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, keberadaan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan JKN nampak terlihat secara statistik.
Terkait kondisi kesehatan masyarakat, misalnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal itu tercantum dalam RPJMN 2015-2019.
Dari tahun 2015 cakupan terus meningkat dari 78,43% menjadi 80,61% (2016). Di tahun 2017, sampai dengan Desember menjadi 83,67%. Kemudian perNovember 2018, menjadi 73,50% ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan bersalin di Fasyankes.
Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan cakupan ini terus meningkat, mengingat data sampai akhir Desember 2018 masih dalam proses pengumpulan dari Pengelola program KIA di kabupaten/kota dan provinsi.
“Dengan demikian, sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya ibu bersalin untuk melakukan persalinan di fasyankes dan ditolong oleh tenaga kesehatan,” kata Menkes Nila pada jumpa pers awal tahun di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kamis (10/1).
Selain itu, berdasarkan data Riskesdas 2013, persentase Balita yang mengalami stunting sebanyak 37,2% dan pada tahun 2018 (Riskesdas 2018) menurun sebanyak 6,4% menjadi 30,8%.
Peningkatan kondisi kesehatan masyarakat terlihat juga dari capaian kesehatan lingkungan tahun 2015 hingga 2018. Peningkatan itu terlihat mulai dari jumlah desa yang sudah melakukan STOP Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free) dari 4.557 desa (tahun 2015) menjadi 17.751 desa (31 Desember 2018, pukul 13.00 WIB) atau meningkat sebanyak 13.194 desa.
Hal ini juga disertai 48.945.030 Kepala Keluarga (74,55%) telah memiliki akses sanitasi atau melakukan Buang Air Besar di jamban sampai dengan akhir tahun 2018.
Selanjutnya untuk memastikan perlindungan terhadap generasi bangsa, hingga tahun 2018 Pemerintah telah memberikan imunisasi lengkap sebanyak 3.990.317 (92,04%), 70.000.000 anak < 15 Tahun Terlindungi dari Polio, dan 35.307.148 anak di Pulau Jawa terlindungi dari Rubella dan Campak
Sebagai wujud peran pemerintah hadir di masyarakat Indonesia yang hidup di daerah tertinggal dan perbatasan, Kemenkes melakukan upaya afirmatif dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi bidang kesehatan tahun 2018. Pemerintah daerah dapat membangun Puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan.
Capaian pembangunan fisik sarana dan prasarana Puskesmas untuk sarana fisik secara kumulatif dari 2015 hingga Agustus 2018 mencakup 2.725 pembangunan Puskesmas baru, 5.654 rehab Puskesmas, 184 pembangunan Public Safety Center (PSC), 2.354 Puskesmas Keliling Roda 4, 16.158 Kendaraan Roda 2, 264 Puskesmas Keliling Air, 1.050 Ambulans.
Sedangkan Capaian pembangunan fisik Fasilitas Pelayanan Rujukan di antaranya 20 RS rujukan Provinsi, 110 RS rujukan Regional, 14 rujukan Nasional 474 RSUD lainnya, dan 64 RS Pratama serta pembangunan Instalasi Farmasi mencakup 139 bangunan, serta tetap menjamin penyediaan obat di 9.740 Puskesmas di seluruh Indonesia.
Menkes menambahkan sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pelayanan kesehatan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, Kemenkes sejak tahun 2015 hingga September 2018, telah menempatkan tenaga kesehatan melalui Nusantara Sehat (NS) baik secara tim maupun individu.
Sebanyak 7.377 tenaga kesehatan NS yang tersebar di 1.661 Puskesmas daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di 361 kabupaten/kota di 29 Provinsi.
Sementara itu, selama 4 tahun Kemenkes telah memberikan beasiswa pada 3.601 dokter untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis.
Kementerian Kesehatan dari Tahun 2016 sampai 2018 juga telah menempatkan Calon Dokter Spesialis (Residen) sebanyak 1.787 orang dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebanyak 2.039 orang yang tersebar di 631 Rumah Sakit.
Dalam kaitan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sudah disebarkan 92.249.046 kartu Indonesia Sehat kepada penduduk miskin yang menerima bantuan iuran dari total 207,8 Juta Jiwa Penduduk yang telah menjadi peserta JKN.
Peningkatan total peserta JKN tersebut juga diiringi dengan perkembangan fasilitas kesehatan yang bekerja sama baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan BPJS Kesehatan tahun 2015-2018.
JKN telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, dapat dilihat dari trend total pemanfaatan JKN/KIS yang terus meningkat dari waktu ke waktu
“Segala upaya yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dimulai dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, penguatan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta usaha promotif dan preventif ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ucap Menkes Nila.
Di tahun terakhir pelaksanaan rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, tambah Menkes Nila, Kemenkes berkomitmen untuk mencapai pembangunan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.
“Kementerian Kesehatan akan terus berkomitmen untuk mencapai pembangunan kesehatan dalam mewujudkan peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tujuannya agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis,” kata Nila.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
