Sehat Negeriku
No Result
View All Result
Kamis, 09/02/2023
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Blog Sehat
  • Mediakom
Langganan Newsletter
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Blog Sehat
  • Mediakom
No Result
View All Result
Sehat Negeriku
No Result
View All Result

Perbaiki Gizi, Pemerintah Lakukan Fortifikasi Pangan

Rokom by Rokom
23 Februari 2019
Reading Time: 2 mins read
A A
0
blank
Bagikan di FacebookBagikan di WhatsappBagikan di Line

Jakarta, 19 Februari 2019

Berdasarkan Global Nutrition Report (GNR) tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beban ganda gizi. Untuk memperbaiki masalah gizi tersebut, pemerintah melakukan fortifikasi pada sejumlah pangan di Indonesia

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan ada penurunan stunting turun dari 37,2% berdasarkan Riskesdas 2013 menjadi 30,8% tahun 2018. Namun WHO tetap meminta di bawah 20% bahkan Presiden Joko Widodo mengharapkan stunting tidak ada di Indonesia.

“Saya kira kata-kata ini benar bahwa kita seharusnya tidak ada stunting di negara kita. Di satu sisi kita buang makan terbanyak di dunia, tapi di satu sisi ada stunting, bahkan ada underweight, dan sekarang overweight. Jadi bukan hanya double burden tapi ini sudah triple burden yang kita hadapi,” kata Menkes Nila, Selasa (19/2) di Jakarta.

Gangguan akibat kekurangan yodium pada anak meningkat dari 12,9% tahun 2007 menjadi 14,9% di tahun 2011. Anemia pada anak dan ibu hamil juga masih tinggi masing-masing 17,6% (Riskesdas 2011) dan 48,9% (Riskesdas 2018).

Fortifikasi pangan atau pengayaan zat gizi mikro pada bahan makanan komersil seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit perlu dilakukan pemerintah untuk percepatan perbaikan gizi anak Indonesia. Pemerintah yang terlibat dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), Nutrition International, UNICEF, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan POM, dan Badan Standardisasi Nasional.

Fortifikasi pangan sebagai salah satu upaya pemenuhan zat gizi mikro masyarakat merupakan intervensi yang terbukti cost-effective. Hal itu dikarenakan fortifikasi dilakukan melalui bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat secara luas terutama penduduk tidak mampu dan biaya yang relatif lebih rendah.

Namun pelaksanaan program ini membutuhkan upaya lebih karena partisipasi industri pangan adalah mutlak. Fortifikasi atau pengayaan zat gizi penting terhadap produk pangan di Indonesia selama ini telah dilaksanakan produsen, baik secara wajib maupun sukarela.

Fortifikasi yang dilakukan adalah dengan penambahan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, dan vitamin A pada minyak goreng.

Namun demikian terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan fortifikasi, di antaranya perlunya penerapan teknologi tepat guna terutama dukungan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi fortifikasi pangan. Dibutuhkan pula peningkatan kapasitas produsen dan industri kecil menengah dalam menghasilkan produk pangan sesuai SNI yang berlaku.

Selain itu, implementasi regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) harus mengacu kepada standar bahan baku serta penggunaan standar fortifikan yang dianjurkan secara internasional. Perlu dirancang mekanisme pengawasan implementasi SNI fortifikasi yang jelas agar pelaku industri mau dan mampu memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan fortifikasi ini, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan sektor yang terlibat seperti swasta, terhadap konsep, justifikasi, manfaat serta kebijakan fortifikasi pangan. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan fortifikasi pangan untuk memperbaiki konsumsi zat gizi mikro masyarakat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan zat gizi mikro, upaya pemerintah tidak hanya pada fortifikasi pangan saja, tetapi melalui suplementasi dengan pemberian kapsul vitamin A untuk bayi dan balita, tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, serta makanan tambahan untuk balita, anak usia sekolah, ibu hamil.

Upaya lain juga yang dilakukan pemerintah adalah perubahan perilaku masyarakat agar mengkonsumsi sumber makanan yang beragam dan kaya akan kandungan gizi. Sebagai contoh program yang telah terlaksana adalah penganekaragaman pangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk meningkatkan aksesbilitas terhadap pangan yang beragam.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

ShareSendShare
Rokom

Rokom

Redaksi Sehat Negeriku

Informasi Terkait

blank

Awas! Beredar Surat Palsu Mengatasnamakan Kementerian Kesehatan Terkait Pengembangan Program SATU SEHAT

9 Februari 2023
blank

RSCM Masuk Peringkat 36 The Most Reputable Academic Medical Center 2023

8 Februari 2023
blank

Kemenkes Kejar Target Semua RS Bisa Layani Pasien Kanker

7 Februari 2023
blank

Dukung Peningkatan Layanan Jantung Anak di Indonesia, IDAI-PERKI Tandatangani MoU

6 Februari 2023
blank

Deteksi Dini Stroke, RS PON Hadirkan Layanan Unggulan Brain Check Up

7 Februari 2023
blank

Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut Pada Anak, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif

6 Februari 2023
Next Post
blank

Turunkan masalah Stunting Harus dari Hulu

blank

Indonesia - Timor Leste Sepakat Perkuat Kerjasama Penanganan Kesehatan di Perbatasan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tweet oleh @KemenkesRI
Berita Utama

Indonesia Sampaikan Kesiapan Kolaborasi dalam Pembahasan Isu Kesehatan Presidensi G20 Tahun 2022

13 September 2021
Berita Utama

Kemenkes Tingkatkan Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut Yang Aman Dari Penularan COVID-19

12 September 2021
Berita Utama

Wamenkes Dante Minta Masyarakat Waspadai Lonjakan Kasus COVID-19

11 September 2021
Berita Utama

Belajar dari Pandemi COVID-19, Menkes Ingatkan Pentingnya Perencanaan Pembangunan yang Memperhatikan Aspek Kesehatan dan Lingkungan

11 September 2021

Rekomendasi Artikel

blank

Sertifikat Vaksin & Data Bermasalah? Ini Solusinya

14 Agustus 2021
blank

Terlambat Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua Tidak Akan Pengaruhi Efektivitas Vaksin

3 Agustus 2021
blank

Kemenkes Tegaskan Vaksin Moderna Hanya untuk Booster Nakes dan Publik yang Belum Pernah Menerima Vaksin COVID-19

13 Agustus 2021

Berita Populer

  • blank

    Penerima Vaksinasi COVID-19 dapat Registrasi via WA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Vaksin COVID-19 Merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax Tidak Dapat Dipergunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemerintah Tetapkan Batasan Tarif Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Vaksin AstraZeneca Aman, Penghentian Sementara Hanya Pada Kelompok CTMAV547

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Virus Corona Varian Baru B.117, B.1351, B.1617 Sudah Ada di Indonesia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Sehat Negeriku

Sehat Negeriku adalah kanal berbagi informasi tentang kegiatan Kementerian Kesehatan, baik berupa rilis yang dikeluarkan Kemenkes, dokumentasi foto dan video, maupun tulisan ringan seputar info-info kesehatan.

Jejaring Website Terkait

  • Kementerian Kesehatan RI
  • Biro Komyanmas

Informasi Lainnya

  • Tentang Sehat Negeriku
  • Peta Situs
blank
Infografis

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

31 Mei 2019
blank
Infografis

Lebaran Sehat

19 Februari 2019
blank
Infografis

Mudik Sehat dan Aman

19 Februari 2019
blank
Infografis

Lansia Indonesia

19 Februari 2019
blank
Infografis

Sahur Sehat

19 Februari 2019

© 2021 Sehat Negeriku - Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Rilis Sehat
  • Foto Sehat
  • Video Sehat
  • Infografis
  • Komik Sehat
  • Blog Sehat
  • Mediakom
Langganan Newsletter

© 2021 Sehat Negeriku - Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI.