Jakarta 27 Februari 2019
Terjadi peningkatan kasus gigitan hewan pembawa rabies di Indonesia khususnya pada awal tahun 2019. Untuk mengatasinya, pemerintah menggunakan dua cara penanggulangan, yakni pemberian vaksin dan pemberian serum anti rabies pada korban.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI dr. Anung Sugihantono, M.Kes mengatakan pada tahun 2019 ini sampai dengan minggu ke delapan Kementerian Kesehatan RI mendapatkan laporan dari 21 provinsi kejadian gigitan hewan pembawa rabies dengan jumlah yang dilaporkan mencapai sekitar 6.136 kasus gigitan hewan pembawa rabies, serta laporan terjadinya kematian di 6 provinsi dengan jumlahnya adalah 14 yang paling banyak di provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Ya, jadi kalau 14 tersebut adalah Nusa Tengga Barat ada 6 orang, kemudian dari sulut ada 3 orang, kemudian dari Sumatera Utara dan Kalimantan barat masing-masing 2 orang, dan 1 dari Sulawesi Tengah. Itu yang dilaporkan meninggal karena gigitan hewan pembawa rabies di tahun 2019 ini,” kata Anung di Jakarta, rabu (27/2).
Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Dompu terjadi peningkatan luar biasa kasus gigitan hewan pembawa rabies, padahal tahun lalu di Dompu sebenarnya sudah tidak ada kasus rabies khususnya pada manusia karena.
Kementerian Kesehatan RI mempunyai dua metode tindakan bagi korban gigitan hewan pembawa rabies. Pertama melakukan tata kelola kasusnya dengan memberikan vaksin anti rabies pada hari pertama dan hari ke tujuh, serta hari ke empat belas.
“Kemudian yang kedua kita memberikan serum anti rabies. Pada kasus tersebut itu disisi kesehatan manusianya, tapi disisi kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Pertanian khususnya Direktoran Jenderal Peternakan,” kata Anung.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(Dms/D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
