Bandar Seri Begawan, 9 Juli 2019
Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat meningkatkan kerja sama bidang kesehatan dengan mengimplementasikan secara penuh Kerja Sama Kesehatan (MoU) yang telah ditandatangani kedua Menteri Kesehatan pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut dicapai pada Pertemuan Pertama Joint Working Group on Health Cooperation yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada tanggal 9-10 Juli 2019. Komitmen kedua negara dimuat dalam Plan of Action yang ditandatangani Ketua Delegasi Indonesia, Sekjen Kemenkes RI, drg. Oscar Primadi, MPH dan Ketua Delegasi Brunei Darussalam, Permanent Secretary Awang Haji Abdul Manap Othman pada akhir pertemuan.
Permanent Secretary Kemenkes Brunei Darussalam mengapresiasi upaya Kemenkes RI mendorong implementasi MoU dengan menginisiasi penyusunan Plan of Action.
“Brunei Darussalam siap untuk mengimplementasikan kerja sama konkret bidang kesehatan dengan Indonesia pada berbagai program kerja sama yang disepakati,” jelas Othman.
Sementara itu, Sekjen Kemenkes RI menyampaikan bahwa MoU sangat penting bagi Indonesia untuk mendukung upaya pembangunan Indonesia Sehat
“Indonesia juga siap bekerja sama melaksanakan Plan of Action sebagai implementasi MoU dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” tegas Sekjen Oscar.
Dalam presentasi dan diskusi yang berlangsung hangat dan produktif, kedua Delegasi menyepakati 7 program kerja sama yang dimuat dalam Plan of Action, meliputi:
1. Exchange of information on Public Health (Diseases Control, Environmental Health, Occupational Health, and Food Safety)
2. Exchange of information on Health Promotion
3. Exchange of information on Traditional Medicines, Medicinal Products and Health Technology Regulations
4. Exchange of information on Traditional, and Complementary Medicines (Practice)
5. Identify mutually agreed areas in the exchange of health and medical experts, and develop the exchange program
6. Internship Program for Health Professionals in specified specialties areas
7. Joint research and development in the area of Non-Communicable Diseases (NCD).
Selain itu, Kementerian Kesehatan RI juga berhasil mendorong kerja sama dalam pertukaran pelajar dan dosen antara Poltekkes Kemenkes dengan Universitas Brunei Darussalam. Pertemuan mencatat keinginan kuat Brunei Darussalam untuk melakukan studi banding mengenai Traditional and Complementary Medicine (TCM) serta jamu di Indonesia dan tertarik mendalami lebih lanjut keinginan Indonesia untuk ekspor produk farmasi dan alat kesehatan Indonesia ke Brunei Darussalam.
Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk melanjutkan Pertemuan Kedua pada tahun 2020 di Indonesia dan setuju untuk melanjutkan MoU pada periode 5 tahun berikutnya sampai tahun 2025.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Brunei Darussalam, Dubes Dr. Sujatmiko menyambut baik kesepakatan Plan of Action dengan berbagai program kegiatan kerja sama yang konkrit dan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati.
“Upaya Kementerian Kesehatan RI ini akan menjadi investasi penting dalam memperkuat dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Brunei Darussalam di masa yang akan datang,” tegas Dubes Sujatmiko.
Dalam kesempatan Pertemuan Pertama Joint Working Group on Health Cooperation diselengarakan pula kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS), Health Promotion Centre, dan Berakas Health Center.
Delegasi RI dipimpin oleh Sekjen Kementerian Kesehatan dengan anggota Delegasi RI terdiri dari Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, wakil Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Ditjen Kesehatan Masyarakat dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Poltekkes Bandung, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Bandar Seri Begawan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected]. (gi)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
