Jakarta, 16 Juni 2020
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengakhiri KLB Polio di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Regional Director Dr. Poonam Khetrapal Singh kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg. Oscar Primadi melalui surat nomor P7/48/48 pada 26 Mei 2020 tentang Penghentian Outbreak Polio di Papua
Dr. Poonam Khetrapal Singh memutuskan untuk mengakhiri KLB polio tersebut berdasarkan penilaian yang dikoordinasikan oleh WHO pada April 2020. Polio di Papua diakibatkan oleh Vaccine-Derived Poliovirus Type 1 cVDPV1 (circulated Vaccine Derived Polio Virus type 1) yang terdeteksi pada 2019.
“Saya mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dan semua jajaran tenaga kesehatan garda depan yang berkontribusi dalam kesuksesan ini di bawah kepemimpinan Anda (Menkes Terawan),” katanya.
Pada maret 2020, Komite Kegawatdaruratan di bawah International Health Regulations (2005) memutuskan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai negara yang terjangkit meskipun tetap rentan akan terinfeksi kembali oleh virus polio atau cVDPV1.
“Saya lebih menyoroti bahwa ini merupakan tantangan untuk Indonesia dalam memelihara ketahanan imunitas masyarakat terhadap Polio di semua provinsi dengan memberikan dukungan vaksin polio lewat mulut (OPV) serta dengan vaksin polio inactivated (IPV) melalui sistem imunisasi,” ujar Dr. Poonam Khetrapal Singh.
Ia menilai hal tersebut perlu dilakukan mengingat Indonesia berisiko tinggi terhadap impor virus polio tipe 1 dan tipe 2 dari Malaysia dan Filipina. Ia juga menekankan akan pentingnya standar kualitas surveilans untuk deteksi dini virus polio sebagai langkah kesiapan dalam menghadapi impor virus di Indonesia.
“Tim saya di Indonesia bersedia membantu dalam upaya penanggulangan risiko polio di Indonesai dan menjaga Indonesia bebas polio,” ucapnya.
Oscar Primadi mengapresiasi upaya sekaligus kesediaan WHO dalam membantu mengakhiri outbreak Polio di Papua. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan akan terus berupaya meningkatkan imunitas masyarakat dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi terutama Polio di Papua.
“Meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia melalui imunisasi terus kami upayakan. Kami juga akan melakukan upaya pencegahan terhadap impor virus polio, jangan sampai terjadi di Indonesia,” kata Sekjen Oscar.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah menyampaikan laporan kepada Kantor WHO Indonesia mengenai terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) cVDPV1di Kabupaten Yakuhimo Provinsi Papua dengan satu kasus yang dimulai tanggal 27 November 2018 dan dengan indikasi adanya transmisi pada dua orang anak sehat.
Sebagai respon terhadap laporan KLB cVDPV1 , beberapa negara telah mengeluarkan travel advisory kepada masing-masing warga negaranya untuk melengkapi vaksinasi Polio sekiranya akan berkunjung ke Indonesia.
Dalam kaitan ini, Pemerintah RI telah mengambil langkah-langkah strategis penanganan KLB Polio, antara lain:
a) Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk penanganan KLB Polio.
b) Tim investigasi telah dikirimkan ke lokasi untuk melakukan investigasi epidemiologi.
c) Pelaksanaan segera Outbreak Response Immunization (ORI) untuk kelompok usia rentan di wilayah terkena KLB Polio.
d) Penguatan surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) di Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh kabupaten/kota Provinsi Papua dan pelaporan setiap minggu melalui Early Warning Alert and Response System (EWARS).
e) Penyiapan sumber daya yang diperlukan untuk penanganan KLB Polio.
f) Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan pengendalian Polio.
g) Penguatan surveilans di pintu pelabuhan keluar/masuk negara.
h) Penyampaian surat edaran No. SR.03.04/11/636/2019 tentang Kewaspadaan dan Respon terhadap KLB Polio cVDPV tipe 1 kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia (dokumen terlampir).
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
