Jakarta, 21 Oktober 2020
Seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 di Dalam rangka menekan kasus baru, mengurangi angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan COVID-19 dalam dua pekan, pada September lalu Kementerian Kesehatan menerjunkan Tim Task Froce ke 12 Provinsi dengan tingkat penularan COVID-19 yang tinggi diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar melakukan upaya-upaya mitigasi dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19.
Tim yang terdiri dari lintas unit di Kementerian Kesehatan, melakukan pendampingan secara intensif selama 2 pekan. Hasilnya, terdapat 3 provinsi yang menunjukkan tren penurunan kasus yang signifikan diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Dalam temu media yang digelar Kementerian Kesehatan secara daring pada Rabu (21/10). bersama narasumber Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, dan Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Masing-masing narsum menjabarkan strategi utama yang dilakukan untuk menekan kenaikan kasus baru di wilayahnya.
Di Jawa Tengah, Yulianto mengungkapkan terdapat strategi yang diklaim efektif menurunkan kasus baru dan meningkatkan angka kesembuhan diantaranya dengan memperkuat penanganan pada segi hulu dan hilir. Di bagian hulu yakni penegakan aturan dan sanksi terhadap masyarakat yang masih abai menerapkan protokol Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah. Nantinya masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan serupa sesuai dengan wilayahnya.
Selain itu, Pemda juga menggandeng berbagai pihak terkait termasuk keterlibatan aktif masyarakat dengan membentuk Satgas Jogo Tonggo (menjaga tetangga) yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”.
“Pada prinsipnya ini adalah pemberdayaan masyarakat yang bertugas mendorong, memastikan dan memantau terselenggaranya protokol kesehatan melawan COVID-19 dengan benar dan efektif di wilayah Rukun Warga (RW),” kata Yulianto.
Yulianto mencatat dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ada 6 Kabupaten yang seluruh RW telah terbentuk Satgas Jogo Tonggo yakni Kabupaten Karanganyar, Pemalang, Purworejo, Rembang, Sragen dan Wonosobo.
“Di Jawa Tengah itu ada lebih dari 44 ribu RW dan 71,8% telah membentuk Satgas Jogo Tonggo, ini kekuatan yang luar biasa tinggal bagaimana Jogo Tonggo itu berjalan secara efektif yang nantinya bisa menjadi tulang punggung pengendalian COVID-19 di Jawa Tengah” imbuhnya.
Disamping penguatan dari segi hulu, Pemda Jateng juga melakukan upaya penguatan dengan menyiagakan fasilitas layanan Kesehatan berupa RS Rujukan COVID-19 serta 37 pusat karantina dengan total kapasitas sebanyak 6.899 tempat tidur yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hingga 19 Oktober 2020, keterisiannya pun semakin menurun yakni tinggal 78 orang saja.
Dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Pemda Jateng serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Yulianto melaporkan tren recovery rate di Jawa Tengah terus meningkat dari 70,34% menjadi 80,37%, mortality rate kasus COVID-19 di wilayahnya berangsur terus menurun dari 5,7% menjadi 5,44%, kemudian kasus aktif yang dirawat di RS tinggal 1.693 atau 5,45% dan kasus aktif yang melakukan isolasi mandiri tersisa 1.879 atau 6,05%.
Sejalan dengan Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur juga melaporkan penurunan kasus baru yang signifikan. Kadinkes Herlin Ferliana mengatakan per tanggal 20 Oktober 2020, sudah 50% Kabupaten/Kota di Jawa Timur masuk dalam zona kuning. Kasus dalam perawatan 2.536 (5,13%), kasus konfirmasi sembuh 43.356 (87,63%) dan kasus konfirmasi meninggal 3.582 (7,24%).
Herlin menjabarkan ada 3 strategi yang menjadi kunci keberhasilan penurunan kasus di Jatim diantaranya kombinasi antara penegakan operasi yustisi dan peningkatan testing menjadi salah satu kunci keberhasilan Provinsi Jawa Timur menurunkan kasus COVID-19.
Untuk operasi yustisi, berdasarkan data yang dihimpun Kemenko Marinvest menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur termasuk wilayah yang pelaksanaannya terbanyak dan merata di semua daerah. Melalui operasi ini terjadi perubahan perilaku yang signifikan sehingga kasus baru di Jatim turun berkisar diangka 7%. Tak hanya operasi yustisi, Pemda Jatim juga memperkuat penegakan kedisiplinan protokol kesehatan dengan membentuk dan mengirimkan Tim COVID-19 Hunter ke 38 Kabupaten/Kota.
Kendati kasus baru menurun signifikan, Pemda Jatim terus meningkatkan testing. Berbagai inovasi dilakukan agar kasus baru tidak menjadi sumber penularan ditengah masyarakat diantaranya dengan membuka layanan rapid maupun PCR tes di mall dengan harga yang lebih murah dan hasilnya bisa diketahui lebih cepat.
“Saat ini tidak ada lagi zona merah di Jatim, namun demikian gubernur tetap memastikan test, tracing dan operasi yustisi tetap digencarkan,” kata Herlin.
Sebagai penguatan di gencarnya Pemda Jatim dalam melakukan testing, telah menyiagakan 104 laboratorium yang terdiri dari 66 atau 63% lab PCR yang sudah beroperasi, 11 atau 10% lab yang belum beroperasi serta 28 atau 27% TCM. Dengan laboratorium yang ada, Jawa Timur telah mampu memeriksa sebanyak 8.609 spesimen perhari, jumlah ini melampaui target yang ditetapkan yakni 5.697 spesimen.
Selain itu, Pemerintah juga memperkuat dan menyiapkan 127 RS Rujukan COVID-19, mendirikan Rumah Karantina baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan serta mendirikan RS Darurat Lapangan untuk membantu meningkatkan kapasitas ruang isolasi di Jawa Timur.
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ichsan Mustari mengatakan bahwa ada 3 strategi yang dilakukan untuk mengendalikan COVID-19 di wilayahnya yang kemudian disebut dengan Strategi Trisula.
Pertama, menggencarkan testing (aggresive test) dengan menggunakan PCR. Dengan dibantu oleh relawan, testing langsung dilakukan bagi orang bergejala.
Kedua, Pemda Sulsel memiliki Program Wisata Duta COVID-19 dengan menempatkan Orang Tanpa Gejala (OTG) di hotel. Hal ini untuk mengurangi beban RS maupun fasyankes dalam merawat pasien. Sampai saat ini sebanyak 5.722 telah menjadi alumni dari Program Wisata Duta COVID-19.
“Mereka ini edukator untuk memberikan materi-materi bagaimana melaksanakan protokol kesehatan, oleh karenanya ini menjadi potensi kita untuk membantu menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat,” kata Ichsan.
Untuk mendukung program tersebut, Pemda Sulsel telah menyediakan 6 hotel. Seiring dengan terjadinya penurunan angka kasus baru di Sulsel, kini hanya tersisa 2 hotel yang dipakai.
Ketiga, Publik Health Education and Promotion dengan melakukan kampanye yang melibatkan PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkup RW. Hingga kini Pemda Sulsel telah memberikan pelatihan bagi 1000 tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, harapannya mereka bisa menjadi role model dalam hal perubahan perilaku.
Ichsan menilai, kombinasi ketiganya menjadi kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan Sulawesi Selatan menurunkan angka kenaikan kasus baru, menekan angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan.
Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (MF)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
