Tiga quick wins dicanangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu elektronisasi sistem registrasi pangan low risk; Sistem Administrasi Pegawai (SIAP) secara elektronik; serta penyerahan sertifikat ISO 9001:2008. Ketiga program unggulan tersebut merupakan strategi peningkatan mutu kinerja pengawasan dan makanan.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof.Dr. Eko Prasojo Mag.rer.Publ., saat membuka acara Peluncuran Tiga Program Peningkatan Mutu Pengawasan Obat dan Makanan, di Jakarta (31/02/12).
Wakil Menteri PAN dan RB hadir bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Ratna Rosita Hendardji, MPHM; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc beserta jajarannya; dan Franky Sibarani, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), dalam pencanangan program yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Badan POM ke-11 yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2012 tersebut,
“Pencanangan elektronisasi sistem registrasi pangan low risk yang berbasis web ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, serta mempermudah proses. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pendaftaran pangan low risk menjadi lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan tetap mengedepankan perlindungan kepada masyarakat”, ujar Ka. BPOM.
Sementara itu, penggunaan SIAP diharapkan mampu memberikan penilaian kinerja kepegawaian dan pengembangan karir pegawai Badan POM.
Pada peringatan HUT yang ke-11 ini, Badan POM juga memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 atas penerapan Quality Management Systems (QMS) dalam pelaksanaan sistem pengawasan obat dan makanan. QMS Badan POM merupakan suatu sistem yang melingkupi seluruh sub sistem pengawasan obat dan makanan di unit kerja baik pusat maupun Balai Besar/Balai POM di daerah yang mampu memotret seluruh fungsi pengawasan obat dan makanan secara komprehensif dan mengidentifikasi keterkaitan antar fungsi dan atau antar unit kerja.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PAN dan RB tersebut mengapresiasi bentuk realisasi reformasi birokrasi lembaga tersebut. Selanjutnya, Beliau juga menyampaikan gagasan-gagasan segar seputar reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian dan Lembaga.
“BPOM merupakan sebagai salah satu Lembaga yang baik di dalam proses pengajuan reformasi birokrasi”, ujar Wakil Menteri PAN dan RB.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faksimili 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567 dan 081281562620, atau alamat e-mail info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.
