Hari ini (1/3), Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kemenkes RI, Prof. Dr. dr. med. Akmal Taher, SpU(K), menyaksikan peluncuran Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Provinsi DKI Jakarta melalui sistem call center 119 oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta.
“Bukan perkara yang mudah membuat sistem seperti ini. DKI Jakarta merupakan Provinsi yang pertama kalinya menerapkan”, ujar Prof. Akmal.
Menurut Prof. dr. Akmal, SPGDT merupakan konsep yang sudah disiapkan sejak lama, sekitar satu atau dua tahun yang lalu. Kepada sejumlah media, Prof. dr. Akmal menyatakan bahwa apabila masih ada ketidaksempurnaan dalam sistem yang baru tersebut, bukan berarti gagal. Namun, adanya komunikasi dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem tersebut.
“Jadi, ini bukan hanya dikaitkan dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi”, terang Prof. dr. Akmal.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Dien Emawati, M.Kes, menyatakan bahwa sistem call center 119 telah diuji coba sejak 22 Februari 2013. Sistem tersebut merupakan program Kementerian Kesehatan RI yang bekerjasama denngan Asosiasi RS Vertikal dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
“Rumah sakit yang masuk ke dalam jaringan tersebut, antara lain RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RS Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSPAD Gatot Subroto, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, serta Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta”, kata dr. Dien.
Lebih lanjut, dr. Dien Emawati mengatakan bahwa dengan adanya SPGDT call center 119 tersebut, diharapkan dapat memperbaiki pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sesuai harapan masyarakat, yaitu: Perbaikan sistem informasi pelayanan kegawatdaruratan; Perbaikan sistem rujukan dan mutu pelayanan; serta Perbaikan manajemen keuangan, verifikasi, klaim, dan kepesertaan KJS.
“Saat ini, jumlah line yang ada di call center Dinkes Prov DKI Jakarta pada tahap awal adalah 4 line, ini akan diperbanyak secara bertahap”, tambah dr. Dien Emawati.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM, memberikan pandangannya mengenai konsep Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Indonesia yang akan mulai diimplementasikan pada awal tahun 2014 dengan sebutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Banyak orang tidak berpikir tentang kesehatan, apalagi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), masih banyak yang belum paham. Padahal, kalau mau bangsa kuat, harus sehat. Kalau mau sehat, kita harus punya jaminan kesehatan”, tandas Basuki Tjahaja Purnama.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail [email protected].
