Jakarta, 7 Maret 2017
Penanganan masalah kesehatan secara menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sehat. Instruksi Presiden (Inpres) baru dapat menjadi acuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan tersistematis.
“Inpres tentang pembangunan berwawasan kesehatan itu masih dalam proses. Inpres ini di dalamnya melibatkan 13 Kementerian dan lembaga, diantaranya, Kemenkes, Kemendagri, Kemen PUPR, Kementerian Pertanian, Bappenas, dan BKKBN,” kata Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Anung Sugihantono, M.Kes usai diskusi bersama Tempo terkait Pentingnya Kerjasama Stakeholder untuk Perbaikan Gizi Indonesia, Jakarta (7/3).
Contohnya, kata dr. Anung, Kemenpora diminta untuk mewujudkan satu desa satu lapangan olah raga, Kemenhub diminta untuk mewujudkan setiap kabupaten/kota mempunyai area car free day. Kemen PUPR diminta mewujudkan semua rumah mempunyai akses terhadap air bersih dan jamban keluarga. Kemendikbud diminta menggiatkan lagi gerakan sarapan di sekolah dan pengamanan makanan yang ada di sekitar sekolah.
Kemudian Bupati/Walikota diminta menginisiasi gerakan hidup sehat di masyarakat. Aktifitas fisik, menyediakan sayur dan buah, serta mendorong penyediaan fasilitas untuk cek kesehatan secara berkala.
Dr. Anung mengatakan dari sisi Kemenkes perlu komitmen bahwa Pemerintah Pusat juga mempunyai peran yang cukup melalui bantuan daerah.
“Yang ada di dalam inpres ada 13 Kementerian. Tapi yang ada di dalam tugas pokok dan fungsi kementerian itulah jumlahnya jadi 21. Inpres itu juga ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota. Harusnya temen-temen bupati/walikota di daerah nantinya juga mengimplentasikan ini sebagai satu trend yang sama,” kata dr. Anung.
Terkait pentingnya gizi dalam Inpres itu, tambah dr. Anung, dalam konteks ini tidak menyebutkan secara eksplisit. Tapi di sana ditegaskan bahwa Kementan harus meningkatkan produksi sayur dan buah. Konsekuensinya ada di konsumsi, tidak mungkin ada produksi tapi tidak ada konsumsi.
“Kemenkominfo diminta meningkatkan konsumsi. Pada April nanti akan ada launching bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan gizi yang terkait di dalam lingkup gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) oleh kantor staf kepresidenan,” kata dr. Anung.
Selain itu, pihaknya melalui Kemensos, mengusulkan telur masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Upaya lain juga akan dilakukan dengan berbicara kepada asosiasi produsen iklan untuk mulai meningkatkan intensitas munculnya ikan disetiap iklan produk yang bersangkutan.
“Kalo iklan minyak goreng jangan yang digoreng itu daging ayam, tapi diganti ikan. Artinya sekarang sudah berpikir protein. Semoga setelah disahkannya Inpres ini, dapat benar-benar membangun bangsa yang sehat,” kata dr. Anung.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].
