Jakarta 14 Maret 2017
Kementerian Kesehatan RI raih penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik dan kategori Kementerian/Lembaga Pembinaan Teknis Kinerja Pengelolaan BLU terbaik. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi setinggi-tingginya pada kinerja kementerian negara atau lembaga di Indinesia.
Pada capaiannya, 5% alokasi APBN untuk Kemenkes diimbangi dengan upaya promotif preventif dan menguatkan layanan kesehatan primer. Output yang dihasilkan pada 2016, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 91,1 juta penerima. Namun banyak masyarakat miskin yang selama ini tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, dan keberadaan KIS merupakan suatu akses yang luar biasa. Ini merupakan salah satu tahapan untuk memotong siklus kemiskin.
Pada 2016, Indonesia melalui Kemenkes telah mengeliminasi malaria di 247 kabupaten/kota, melaksanakan imunisasi di 80,7% kabupaten/kota, menurunkan stunting ke 26,1%. Selain itu pemenuhan imunisasi dasar lengkap untuk 4 juta bayi di bawah satu tahun serta menyediakan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 81,5%.
Namun, masalah kesadaran untuk berperilaku hidup sehat masih sulit diterapkan di masing-masing individu, sehingga itu menjadi kendala.
“Kita dapat 5% dari toral APBN. Tugas kami ini agak banyak di hilir. Kami mendapatkan dampak dari hulu sehingga banyak hal yang harus diselesaikan. Malaria misalnya, tidak gampang untuk mengatasi penyakit ini di seluruh Indonesia yang begitu luas. Itu baru satu penyakit, dan penyakit itu adalah akibat prilaku manusia,” kata Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (K) pada stakeholder Gathering Kementerian Keuangan 2017, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta (14/3).
Menkes menambahkan masih 80% uang BPJS keluar untuk rawat inap dan 20% untuk rawat jalan. Karena itu tugas Kemenkes sekarang adalah mencoba mendorong ke arah promotif preventif, tdak kuratif.
“Mudah-mudahan 5% ini bisa kita imbangi semua, saya kira kalo kita bisa menggeser masyarakat kita menjadi lebih sehat tentu pelayanan kesehatan ini tidak memerlukan biaya yang tinggi,” kata Menkes Nila Moeloek.
Kementerian Keuangan dengan 11 unit eselon 1 mempunyai cakupan tugas dan fungsi yang sangat luas. Stakeholder selama ini telah menjalin dan membina hubungan baik dengan Kementerian Keuangan. Baik itu dari media, kementerian/lembaga, institusi dan berbagai instansi lainnya.
Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan mudah-mudahan dengan acara stakeholder ini dapat membangun satu kesamaan persepsi mengenai berbagai hal, khususnya mengenai tugas dan fungsi kementerian keuangan dalam mengelola APBN dari waktu ke waktu.
“Mengawal APBN yang credible, berkelanjutan dan tentu saja terus meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat indonesia,” kata Hadiyanto.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Oscar Primadi
